SURVEI: Petugas Pancacah Lapangan melakukan survei pemutakhiran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), beberapa waktu lalu. Dok. beritamagelang.id
SATUHABAR.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh proses pengumpulan dan publikasi data nasional dilakukan secara akurat, akuntabel, dan sesuai standardisasi internasional.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar dalam paparannya yang menegaskan bahwa lembaganya diawasi oleh lembaga internasional dan Forum Masyarakat Statistik (FMS), serta berpegang pada metodologi global.
“Kami diawasi oleh lembaga internasional, termasuk PBB, dan mengacu pada panduan resmi seperti Consumer Price Index Manual, Quarterly National Account Manual, hingga pedoman penghitungan kemiskinan internasional,” jelas Amalia, dalam acara kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengundang para pimpinan redaksi media nasional, di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
BPS menggarisbawahi pentingnya kualitas data dengan menjunjung prinsip akurasi, kohesi, keterbandingan, ketepatan waktu, dan kemudahan interpretasi. Seluruh proses sensus dan survei pun dilakukan secara ketat, mulai dari tahap persiapan hingga publikasi hasil.
Setiap tahun, BPS melakukan berbagai survei statistik berbasis sampel, sementara tiga jenis sensus nasional dilakukan secara berkala yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.
BPS tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang disebut Amalia sebagai sensus paling penting karena akan memberikan potret utuh perekonomian Indonesia menuju 2045.
“Sensus ekonomi bukan survei sampel, tapi mencakup seluruh pelaku usaha. Ini jadi prioritas Presiden karena akan memetakan kekuatan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Tahun 2025 ini menjadi fase krusial: masa sosialisasi, uji coba, dan peningkatan kesadaran publik. Uji coba sensus akan dilakukan di beberapa wilayah seperti Jakarta Utara dan Selatan, serta diperluas ke provinsi lain.
Amalia juga menjelaskan keberhasilan BPS dalam mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSS)—hasil integrasi berbagai data besar seperti DTKS, P3KE, dan data sensus BPS.
“DTSS kini memuat 285,9 juta penduduk. Ini hasil konsolidasi dan pembersihan data, termasuk menghapus data 2,2 juta penduduk yang telah meninggal,” ujarnya.
DTSS diyakini akan memperkuat akurasi kebijakan sosial dan ekonomi, dengan dukungan dari kementerian utama seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Berdasarkan data terbaru, dari 215,4 juta penduduk usia kerja, angkatan kerja Indonesia berjumlah 152 juta, dengan 148 juta orang bekerja. Tingkat pengangguran per Agustus 2024 tercatat 4 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,57 persen, atau sekitar 24,6 juta orang, dan kemiskinan ekstrem 1,13 persen atau setara 3,17 juta orang. BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk menentukan garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan wilayah dan waktu. (*)
SUMBER: infopublik.id
