 |
| Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i (kanan) kembali menyapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan berkunjung di beberapa dinas, beberapa waktu lalu. (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Pulang Pisau - Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pulang Pisau terus dilakukan. Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i, bertemu dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas rencana pembangunan jalan yang bersinggungan dengan akses jalan nasional.
Menurut Ahmad Rifa’i, pertemuan ini sekaligus menjadi ajang konsultasi dan koordinasi mengenai aturan teknis pemanfaatan jalan nasional. Ia menyebut, pemerintah daerah mendapat penjelasan detail tentang kewenangan yang dimiliki Balai Jalan Nasional serta hal-hal yang harus dipatuhi dalam pembangunan.
“Pertemuan ini penting untuk memastikan langkah yang diambil tidak melanggar aturan. Kami juga berharap perhatian dari Balai Jalan Nasional terhadap pembangunan di Pulang Pisau semakin besar,” ujar Ahmad Rifa’i, Rabu (10/9/2025).
Kepala BPJN Kalimantan Tengah, Robert Himawan Hamiseno, menyambut baik usulan tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya pembahasan teknis lebih lanjut bersama tim perencana agar desain dan pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Perencanaan yang matang akan mencegah kesalahan konstruksi dan memastikan hasil pembangunan sesuai harapan masyarakat,” tegas Robert.
Robert juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mengatur lalu lintas pada kawasan yang terdampak. Hal ini, katanya, agar aspek keselamatan dan kelancaran tetap terjaga.
“Kalau konstruksi jalan dipadukan dengan manajemen lalu lintas yang baik, maka keselamatan, kenyamanan, hingga keindahan tata ruang bisa diwujudkan secara maksimal,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pulang Pisau sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah dengan standar nasional. (*)
(dho/satuhabar)