 |
| Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Ketidakpastian pencairan dana hibah untuk KONI Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026 terus menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) agar segera menyampaikan hasil koordinasi dengan pihak provinsi. Ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan cabor.
“Kalau memang belum ada hasil resmi, sampaikan saja apa adanya. Jangan dibiarkan menggantung seperti ini,” tegas Dadang.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan mengingat waktu pelaksanaan Porprov di Pangkalan Bun pada Oktober semakin dekat, sementara banyak cabor masih menunggu kepastian anggaran.
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Dispora menyampaikan sikap kehati-hatian dalam pengelolaan dana hibah agar tidak menyalahi aturan. Hal tersebut, kata dia, pada prinsipnya telah disepakati bersama DPRD.
“Kehati-hatian itu benar dan kami sepakat. Tapi hasil koordinasi yang dijanjikan juga harus segera disampaikan,” ujarnya.
DPRD dan Dispora sebelumnya telah mendorong koordinasi dengan sejumlah instansi, seperti BPKP, Biro Keuangan, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun hingga kini, hasilnya belum diterima oleh Komisi III.
Kondisi ini berdampak pada kesiapan cabang olahraga. Banyak pengurus cabor yang masih kebingungan dalam menyusun program, terutama terkait pembiayaan seleksi atlet.
“Banyak cabor sekarang galau, ikut atau tidak. Karena untuk seleksi saja mereka butuh biaya,” kata Dadang.
Ia menambahkan bahwa secara struktur, cabor berada di bawah naungan KONI, sehingga organisasi tersebut juga masih menunggu kejelasan dari pemerintah daerah melalui Dispora.
“Bola panasnya sekarang ada di Dispora. Jadi segera sampaikan hasilnya supaya KONI bisa meneruskan ke cabor,” ucapnya.
Terkait anggaran, Dadang mengungkapkan bahwa awalnya dana hibah untuk KONI diusulkan sebesar Rp750 juta. Namun DPRD menilai jumlah tersebut tidak mencukupi.
“Kami minta ditambah karena tidak cukup, dan akhirnya disetujui menjadi Rp3 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, pergantian pimpinan di Dispora membuat proses kembali dikaji. Pimpinan baru disebut memilih lebih berhati-hati dan melakukan pembahasan lanjutan bersama DPRD.
DPRD berharap Dispora segera memberikan kepastian resmi agar KONI dan seluruh cabor dapat mengambil langkah strategis.
“Intinya, sampaikan saja hasilnya supaya persiapan atlet tidak terganggu,” tandasnya.(*)
(sal/satuhabar)