 |
| Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tahun 2026 sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/4/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tahun 2026 sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPJS Kesehatan dan perangkat daerah terkait.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda rutin.
“Saya berharap agenda ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk membahas hal strategis terkait pelayanan bagi peserta JKN di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, forum kemitraan ini memiliki sejumlah tujuan penting, mulai dari menyamakan persepsi antarinstansi terkait program JKN, meningkatkan koordinasi dalam mengatasi kendala di lapangan, hingga mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Selain itu, forum juga menjadi wadah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.
Yuas menekankan bahwa keberhasilan program JKN tidak bisa ditopang oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Gotong royong menjadi kunci untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang bagi berbagai masukan dari peserta forum guna memperbaiki kualitas layanan ke depan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan saran agar pelaksanaan JKN semakin baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum ini, diharapkan lahir kesepakatan bersama serta langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sekaligus memperkuat tata kelola layanan kesehatan di Kalimantan Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VIII Herman Dinata Mihardja serta Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalimantan Tengah. (*)
(dho/satuhabar)