Ketua DPRD Kecewa, Kotim Kehilangan Momentum Sampaikan Kondisi Karhutla ke Pusat

Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, menyayangkan batalnya agenda Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi karhutla di Kotim.

SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Pembatalan agenda Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menuai kritik dari Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Ia menyayangkan batalnya agenda tersebut karena pemerintah daerah dan DPRD telah menyiapkan peninjauan lapangan untuk memperlihatkan langsung kondisi karhutla yang masih membutuhkan penanganan serius.

Rimbun menilai, kunjungan tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk melihat persoalan di lapangan sekaligus mendengar kendala yang dihadapi daerah. Bahkan, hasil peninjauan itu direncanakan menjadi bahan untuk menyampaikan kondisi faktual kepada Presiden.

“Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual,” kata Rimbun.

Kekecewaan Rimbun tidak hanya berkaitan dengan batalnya peninjauan, tetapi juga menyangkut koordinasi selama persiapan kunjungan. Ia menilai pemerintah daerah belum dilibatkan secara memadai, sementara komunikasi disebut lebih banyak dilakukan dengan tim Manggala Agni.

“Saya sesalkan juga kunjungan Menhut di daerah ini. Mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi,” ujarnya.

Menurut Rimbun, pemerintah daerah dan DPRD memiliki informasi mengenai kondisi wilayah serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan karhutla. Karena itu, koordinasi dengan daerah seharusnya menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kebakaran, bukan justru menjadi hambatan ketika daerah ingin membantu.

“Kita ini mau membantu. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi Menhut. Karena ketidakmampuannya menjaga hutan sampai terbakar ini, seharusnya ada koordinasi dengan daerah. Jangan sampai kita mau membantu saja malah sulit berkoordinasi,” tegasnya.

Ia mempertanyakan bagaimana penanganan karhutla dapat berjalan maksimal jika komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak terbangun dengan baik. Menurutnya, kehadiran kementerian seharusnya membuka ruang koordinasi dan memperkuat upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Rimbun juga menilai pembatalan agenda tersebut membuat kesempatan untuk menyampaikan persoalan karhutla secara langsung menjadi hilang. Padahal, peninjauan lapangan telah dipersiapkan agar pemerintah pusat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi yang dihadapi Kotim.

Ia mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi daerah. Kekecewaan yang muncul, menurutnya, dapat semakin besar apabila pola komunikasi dan koordinasi seperti ini terus berulang.

“Makanya jangan salah, ke depannya warga ini akan melawan dengan arogansi pemerintah pusat kalau begini polanya. Dengan mudah dia membatalkan agendanya hari ini,” katanya.

Rimbun berharap pemerintah pusat mengevaluasi pola koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan karhutla. Ia menegaskan, upaya daerah membutuhkan komunikasi yang terbuka dan dukungan yang jelas agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih efektif.(*)


(sal/satuhabar)

Lebih baru Lebih lama