SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah, resmi menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Senin (25/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mura, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I, Dina Maulidah, dan dihadiri oleh Bupati Murung Raya Heriyus, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap APBD 2025 perlu dilakukan karena adanya dinamika sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat serta aspirasi dari berbagai wilayah di Murung Raya.
“APBD yang telah ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, termasuk aspirasi masyarakat dan upaya bersama mewujudkan kesejahteraan rakyat Murung Raya,” ujar Rumiadi.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Murung Raya, Ahmad Maulana, menuturkan bahwa penyusunan KUPA-PPAS 2025 dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Dokumen ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, menyesuaikan target penerimaan daerah, serta mengoptimalkan alokasi anggaran demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Maulana.
Lebih lanjut, Maulana menambahkan bahwa perubahan KUPA-PPAS juga mempertimbangkan kondisi pelaksanaan APBD murni tahun 2025, terutama pada sektor belanja dan pembiayaan daerah.
“Penyesuaian ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan yang berkembang di lapangan,” tambahnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus keuangan daerah untuk memastikan seluruh kebijakan anggaran tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya visi pembangunan Murung Raya yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)
(rul/satuhabar)