 |
| Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo, mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional yang digelar secara virtual oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (22/10/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendukung penuh pelaksanaan program ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional yang digelar secara virtual oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (22/10/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wagub, Edy menjelaskan bahwa audit tematik yang dilakukan BPK RI merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan nasional di sektor pangan. Pemeriksaan tersebut menyasar kementerian, lembaga, dan daerah yang menjadi pelaksana utama program ketahanan pangan.
“Hari ini kami mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh BPK RI Pusat. Mereka melakukan audit tematik terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah,” ungkap Edy.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran, Pemprov Kalteng berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurutnya, Kalteng memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah pengembangan utama dalam program tersebut.
“Pak Gubernur sangat serius mendorong program ketahanan pangan agar berjalan sukses. Kalimantan Tengah menjadi salah satu lokus penting yang berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Edy.
Edy juga memaparkan perkembangan program di lapangan. Saat ini, proyek pencetakan sawah baru seluas 53 ribu hektare telah berjalan dan menunjukkan progres sekitar 25 persen. Pemerintah daerah menargetkan kegiatan tersebut rampung sesuai rencana pada akhir tahun 2025.
“Lahan yang sedang dicetak ini rencananya mulai ditanami pada musim tanam 2026, sekitar bulan April, dan diperkirakan bisa panen pada September 2026,” jelasnya.
Selain pencetakan sawah baru, Pemprov Kalteng juga menjalankan program optimalisasi lahan pertanian eksisting guna meningkatkan produktivitas padi dan memperkuat diversifikasi pangan.
“Kami tidak hanya fokus pada produksi padi, tapi juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti jagung, kedelai, dan singkong sesuai karakteristik lahan di daerah,” tambah Edy.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ini merupakan wujud komitmen BPK dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program.
“Pemeriksaan ini menjadi bentuk kontribusi BPK dalam memastikan setiap kebijakan pangan terlaksana efektif dari hulu hingga hilir,” ujar Budi.
Budi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pangan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Program pangan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan koordinasi dan konsistensi antarinstansi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya. (*)
(dho/satuhabar)