Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas, DPRD Kotim Soroti Kebutuhan Ruang Kelas dan Layanan Dasar

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Angga Aditya

SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Angga Aditya, menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), meski pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menilai, pelaksanaan tahapan Musrenbang yang tetap berjalan merupakan langkah positif di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, proses perencanaan pembangunan harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi.

Dalam Musrenbang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tercatat sebanyak 480 usulan dari berbagai sektor yang diajukan oleh desa dan kelurahan. Seluruh usulan tersebut akan melalui tahap rasionalisasi agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.

Angga menyebutkan, bidang pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama karena masih banyak persoalan yang harus segera ditangani. Ia mengatakan, sejumlah usulan yang disampaikan perangkat daerah perlu dipelajari secara cermat agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

“Usulan yang masuk cukup banyak, namun akan kita rasionalisasikan. Prioritas utama tetap pada pendidikan dan kesehatan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Angga menyoroti masih terbatasnya ruang kelas dan fasilitas sekolah, khususnya di wilayah Ketapang. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri, mengingat jumlah peserta didik terus meningkat setiap tahun.

Ia menjelaskan, saat ini satu kelas maksimal diisi 32 siswa. Dengan jumlah siswa yang terus bertambah, dikhawatirkan tidak semua peserta didik dapat tertampung apabila tidak ada penambahan ruang belajar.

Menurutnya, penambahan ruang kelas menjadi kebutuhan yang paling mendesak untuk menjawab persoalan tersebut. DPRD akan mendorong agar usulan pembangunan ruang kelas baru dapat diprioritaskan dalam perencanaan anggaran.

Selain itu, terdapat pula usulan pembangunan unit sekolah baru, terutama untuk jenjang SMP. Namun, rencana tersebut akan dikaji lebih mendalam untuk memastikan kebutuhan riil di lapangan sebelum diputuskan untuk direalisasikan.

“Kita akan lihat dulu kebutuhan sebenarnya. Jangan sampai membangun sekolah baru, tapi ternyata masih bisa diatasi dengan penambahan ruang kelas. Untuk kondisi saat ini, ruang kelas tambahan menjadi prioritas,” jelasnya.

Sementara itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius DPRD. Angga mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi fasilitas maupun ketersediaan layanan.

Menurutnya, usulan yang masuk terkait sektor kesehatan akan dipelajari secara menyeluruh agar dapat diakomodasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan.

“Kesehatan ini menyangkut langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, usulan yang masuk akan kita pelajari agar bisa diprioritaskan sesuai kemampuan anggaran,” katanya.

Meski demikian, Angga mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan yang masuk. Ia menyebutkan, dana desa juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga perlu perhitungan yang matang dalam menentukan prioritas pembangunan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan DPRD harus lebih selektif dalam menyusun program. Usulan yang dinilai paling mendesak dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat akan diprioritaskan terlebih dahulu.

Angga berharap pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, tidak hanya bergantung pada anggaran daerah. Ia menilai dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar program prioritas tetap dapat berjalan.

“Harapannya, pembangunan pendidikan dan kesehatan bisa melibatkan berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan APBD. Dengan dukungan bersama, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap bisa terlaksana,” pungkasnya.(*)

(sal/satuhabar)