 |
| Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, memberikan arahan saat memimpin apel gabungan - (Dok. Istimewa) |
SATUHABAR.COM, KALSEL - PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dihadapkan pada tekanan fiskal yang cukup serius dalam beberapa tahun ke depan. Penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat diperkirakan berdampak langsung pada menyusutnya kemampuan anggaran daerah.
Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp2,6 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp1,8 triliun pada 2027.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah mengambil langkah penyesuaian dengan menekan pengeluaran yang tidak bersifat prioritas. Sejumlah pos anggaran seperti kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas menjadi sasaran efisiensi.
“Yang tidak terlalu penting akan kita kurangi. Fokus kita pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang RKPD 2027 di Balairung Tuntung Pandang, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan, kebijakan ini diambil sebagai respons realistis terhadap kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Pemerintah dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja agar program pembangunan tetap berjalan efektif.
Di tengah keterbatasan tersebut, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Tanah Laut masih cukup besar. Dari total sekitar 1.058 kilometer jalan kabupaten, baru sekitar separuhnya yang berada dalam kondisi mantap. Sisanya masih memerlukan peningkatan kualitas secara bertahap.
Permasalahan serupa juga terjadi pada infrastruktur jembatan. Dari 264 unit yang ada, sekitar 40 jembatan masih berada dalam kondisi belum layak dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Perbaikan terus kita lakukan secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir. Namun masih banyak yang harus kita benahi,” katanya di hadapan para camat dan kepala desa.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi anggaran ke depan akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, terutama infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah efisiensi ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan fiskal, tanpa mengabaikan kebutuhan utama masyarakat Tanah Laut. (*)
(ina/satuhabar)