 |
| Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Desakan percepatan pembangunan ulang jembatan patah di Jalan Kapten Mulyono kembali disuarakan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Infrastruktur yang berada di jalur padat tersebut dinilai sangat mendesak untuk segera ditangani, terlebih setelah insiden yang menyebabkan korban.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menilai langkah cepat harus segera diambil pemerintah daerah agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menyebut, opsi pendanaan bisa diperluas jika kemampuan anggaran daerah terbatas.
“Kalau memang tidak memungkinkan dibiayai dari APBD kabupaten, maka harus segera dikoordinasikan ke tingkat provinsi. Ini sudah menyangkut keselamatan karena ada korban,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, kejadian tersebut tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab satu pihak saja. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kita semua punya tanggung jawab moral. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Yang jelas, jembatan itu harus segera dibangun kembali,” tegasnya.
Rudianur juga menyinggung kemungkinan adanya tuntutan dari pihak keluarga korban. Ia mempersilakan hal tersebut, namun mengingatkan agar tetap disikapi dengan bijak.
“Itu hak keluarga korban, tapi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kita juga harus melihat bahwa tidak ada yang menginginkan musibah ini terjadi,” katanya.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat tidak serta-merta menyalahkan pemerintah daerah. Ia mengakui, keterbatasan anggaran kerap menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.
“Pemerintah sebenarnya punya keinginan untuk membangun, tapi kondisi anggaran yang terbatas membuat beberapa program belum bisa berjalan maksimal,” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai insiden ini harus menjadi titik balik dalam penentuan prioritas anggaran daerah, khususnya untuk infrastruktur yang menyangkut keselamatan publik.
“Dengan adanya kejadian ini, jangan sampai ada alasan lagi. Anggaran harus diprioritaskan untuk pembangunan jembatan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, posisi jembatan yang berada di jalur menuju Bundaran KB membuat urgensi pembangunan semakin tinggi karena tingginya aktivitas masyarakat di kawasan itu.
“Keluhan masyarakat sudah banyak, karena jalur ini memang sangat padat. Penanganannya harus segera dilakukan,” tandasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pembangunan jembatan dapat direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga aktivitas masyarakat kembali aman dan lancar.(*)
(sal/satuhabar)