 |
| Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – PALANGKA RAYA – Upaya menjaga inflasi tetap terkendali terus diperkuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan memastikan pasokan bahan pokok aman serta memantau pergerakan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pasca Idulfitri.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2026).
Rakor nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dengan fokus pembahasan pada penguatan program strategis, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan, serta dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Yuas menegaskan, kunci utama menjaga inflasi daerah tetap stabil terletak pada pengendalian harga dan kelancaran distribusi bahan pokok. Ia memastikan, kondisi stok pangan di Kalimantan Tengah masih dalam posisi aman, terutama untuk komoditas utama seperti beras.
“Persediaan kita cukup. Yang penting adalah memastikan distribusinya lancar dan harga tetap terkendali di pasar,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung dinamika harga yang sempat dipengaruhi isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan energi sangat sensitif karena berdampak langsung pada biaya logistik dan persepsi pasar.
Namun, dengan tidak adanya kenaikan harga BBM, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dapat diminimalisir.
“Kalau BBM naik, biasanya ongkos distribusi ikut terdorong. Tapi karena tidak jadi naik, situasi harga masih bisa dijaga tetap stabil,” jelasnya.
Terkait kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras, Yuas menilai hal tersebut sebagai fenomena musiman yang lazim terjadi saat Lebaran akibat lonjakan permintaan.
Meski begitu, Pemprov Kalteng tetap melakukan pemantauan ketat, termasuk terhadap komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) seperti tarif transportasi udara, agar tidak melampaui batas kewajaran.
Rakor ini sekaligus menjadi wadah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional hingga ke level daerah.
Selain diikuti jajaran Pemprov Kalteng dan Forkopimda, kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, serta Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. (*)
(dho/satuhabar)