 |
| Bupati Kotim, Halikinnor |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Rencana perbaikan jembatan patah hingga pembangunan jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum dapat berjalan maksimal. Sejumlah program infrastruktur yang telah diusulkan pemerintah daerah harus tertunda akibat keterbatasan anggaran, setelah sebagian pengajuan tidak disetujui pemerintah pusat.
Bupati Kotim, Halikinnor, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada sejumlah proyek prioritas, termasuk perbaikan jembatan di Jalan Kapten Mulyono yang selama ini kerap mengalami kerusakan dan dinilai rawan bagi pengguna jalan.
“Terkait jembatan patah yang sering rusak di Jalan Kapten Mulyono itu sudah kita anggarkan, namun dicoret oleh pemerintah pusat. Termasuk juga jalan yang di Desa Kandan, karena pusat mencoret justru infrastruktur-infrastruktur termasuk jalan dan jembatan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama pemerintah provinsi serta sejumlah direktorat jenderal. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah meminta agar kebijakan pengurangan anggaran tidak sampai berujung pada penghapusan program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Makanya kemarin saat rapat di provinsi dengan beberapa Dirjen, kami minta agar anggaran yang sudah dikurangi jangan sampai kembali ke pusat. Karena kita masih banyak kebutuhan, jangan sampai anggaran yang sudah dipotong malah pembangunan infrastrukturnya juga dicoret,” tegasnya.
Menurut Halikinnor, kebutuhan infrastruktur di Kotim masih sangat tinggi dan tidak bisa disamakan dengan kondisi di Pulau Jawa yang dinilai telah memiliki fasilitas yang lebih memadai. Ia menilai, perbedaan kondisi geografis dan tingkat pembangunan membuat daerah seperti Kotim masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam pembangunan jalan dan jembatan.
“Karena Jawa dan Kalimantan ini sangat berbeda kebutuhannya. Di Jawa mungkin infrastruktur seperti jalan dan jembatan sudah bagus, sementara di daerah kita, jembatan di dalam kota saja masih banyak yang rusak dan memerlukan anggaran besar,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga fungsi infrastruktur yang ada melalui langkah pemeliharaan sementara. Hal ini dilakukan agar akses masyarakat tetap berjalan sambil menunggu ketersediaan anggaran yang cukup untuk pembangunan baru.
“Tetap kita pelihara sementara untuk menunggu anggaran yang memadai untuk bisa membangun yang baru, karena itu memang harus dibangun yang baru,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, pembangunan di daerah berpotensi semakin tertinggal.
Dengan kondisi jembatan yang masih sering rusak serta tingginya aktivitas masyarakat di sejumlah ruas jalan, percepatan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna menunjang keselamatan serta kelancaran mobilitas warga di Kotawaringin Timur.(*)
(sal/satuhabar)
Tags
Kotawaringin Timur