 |
| DPRD Kotim meminta penanganan diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai semakin meluas dan mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong DPRD Kotim meminta penanganan diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengatakan dampak karhutla saat ini tidak hanya berupa kabut asap, tetapi juga mulai mengganggu berbagai sektor transportasi hingga aktivitas masyarakat.
“Karhutla bukannya berkurang tetapi malah bertambah dengan kabut asapnya. Ini juga menjadi kendala terganggunya penerbangan,” kata Rimbun, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, gangguan tidak hanya terjadi pada transportasi udara. Transportasi darat dan air juga ikut terdampak, sementara masyarakat harus menghadapi gangguan terhadap aktivitas sehari-hari maupun kondisi lingkungan.
“Bukan penerbangan saja, baik infrastruktur transportasi darat, transportasi air, sampai transportasi udara semua terganggu. Begitu juga aktivitas warga masyarakat dan kesehatan juga ikut terganggu,” ujarnya.
Rimbun mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat hingga DPRD. Kondisi kekeringan juga menambah persoalan karena sebagian masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Karena itu, DPRD Kotim mendorong adanya dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, termasuk dari sisi anggaran. Menurut Rimbun, kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana saat ini turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menyebut pemerintah daerah memiliki dana tak terduga untuk penanganan bencana sekitar Rp5 miliar. Namun, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani dampak karhutla yang meluas.
“Kalau kita lihat dari bencana yang ada, ya tidak cukup Rp5 miliar, bahkan Rp15 miliar pun tidak cukup,” katanya.
Kebutuhan penanganan, lanjutnya, tidak hanya untuk pemadaman karhutla, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, sarana dan prasarana penanganan kebakaran serta kebutuhan operasional di lapangan.
Rimbun juga menyampaikan perlunya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi yang terjadi di daerah. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh.
“Bagaimana kita bisa menghadapi karhutla ini secepatnya,” tegasnya.(*)
(sal/satuhabar)