 |
| RAPAT EVALUASI: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran hadiri Rapat Evaluasi Program Ketahanan Pangan (Swasembada Jagung) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) bertempat di Aula Arya Dharma Polda Kalteng, Rabu (14/05/2025). (Sumber: mmckalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya – Memasuki tahap akhir program kerja 100 hari, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan kepada seluruh pejabat dan kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalteng untuk mempercepat penyelesaian agenda prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
"Ada empat sektor utama yang tidak bisa ditunda lagi: makan bergizi untuk anak-anak, pendidikan rakyat, koperasi kerakyatan, dan penataan hutan. Ini semua menyentuh kebutuhan dasar warga," tegas Agustiar saat memimpin Rapat Evaluasi Program 100 Hari Kerja di Aula Kantor Gubernur, Selasa (14/5).
Program prioritas tersebut mencakup:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa-siswi sekolah dasar
- Pendirian Sekolah Rakyat untuk menjangkau pendidikan di daerah terpencil
- Penguatan Koperasi Merah Putih guna mendongkrak ekonomi lokal
- Penertiban dan pengawasan kawasan hutan yang rentan alih fungsi
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya validasi data untuk Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mulai digulirkan pada 2026. “Jangan sampai bantuan sosial kita tidak tepat sasaran karena datanya tidak akurat. Ini soal keadilan bagi rakyat,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kalteng, Yusran Damang, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim verifikasi ke 13 kabupaten/kota. “Kami pastikan tidak ada data ganda atau warga yang terlewat. Semua calon penerima Kartu Huma Betang harus terdata dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Maria Sinta, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai diujicobakan di empat desa terpencil tahun ini. “Konsepnya fleksibel, berbasis lokal, dan dipandu oleh guru relawan. Kami ingin pendidikan menjangkau sampai ke akar rumput,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak—termasuk tokoh adat, pemuda, dan dunia usaha,” kata Edy.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari satu bulan, Pemprov Kalteng dituntut untuk kerja cepat dan cermat. Gubernur menutup arahannya dengan pesan singkat namun kuat: “Rakyat tidak butuh alasan. Rakyat butuh aksi.” (*)
(sal/satuhabar)
