 |
| FOTO BERSAMA: Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, berfoto bersama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekaligus Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/5/2025). (Sumber: mmckalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekaligus peluncuran percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/5/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan elemen masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan yang berakar dari desa sesuai dengan visi ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berkomitmen penuh menyukseskan agenda prioritas nasional, termasuk Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat. Pembentukan Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Menurut Agustiar, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalteng terus meningkat. Dari 1.432 desa dan 144 kelurahan, sebanyak 659 telah menerima sosialisasi, 268 telah melaksanakan musyawarah khusus, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum. Ia berharap dukungan pemerintah pusat berupa pembinaan, modal, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mempercepat pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Lebih jauh, Gubernur menjelaskan peran koperasi dalam pengelolaan kawasan hutan adat dan konservasi lingkungan, mengingat banyak desa berada di dalam kawasan hutan. “Pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial yang melibatkan kelembagaan adat Dayak, sesuai mandat Kalimantan Tengah sebagai pusat konservasi internasional,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Agustiar juga mengajukan tiga usulan strategis ke pemerintah pusat, yaitu pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, revitalisasi Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, dan pengembangan Kawasan Industri Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara.
“Kami yakin program ini akan mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir, menegaskan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pemerintah. “Presiden menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan makan rakyat adalah hal utama. Kita telah mencapai swasembada pangan sehingga tahun depan tidak perlu impor beras lagi,” ungkap Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan Koperasi Merah Putih harus memiliki gudang sembako, pangkalan gas melon, dan gudang pupuk yang disediakan oleh Bulog dan pemerintah. "Koperasi ini harus jadi pusat distribusi kebutuhan pokok di desa agar warga lebih mudah mengakses barang kebutuhan sehari-hari," jelasnya.
Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, anggota DPR RI Muhammad Syauqie, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta para kepala daerah dan perangkat daerah lainnya.
Rakor dan peluncuran percepatan pembentukan koperasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalteng dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi yang mandiri dan produktif.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan masyarakat desa, diharapkan Koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi strategis mengatasi tantangan ekonomi di pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan warga Kalimantan Tengah secara merata. (*)
(sal/satuhabar)