 |
| Bimtek Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pengelola SP4N-LAPOR Tahun 2025, di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (12/6/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pengelola SP4N-LAPOR. Acara ini berlangsung di Aula Kanderang Tingang, Palangka Raya, dengan tujuan untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Bimtek dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, yang hadir mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Dalam sambutannya, Leonard menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan yang responsif sebagai dasar untuk mencapai pemerintahan yang transparan. Ia mengingatkan bahwa PPID dan pengelola SP4N-LAPOR memegang peranan penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.
"Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita harus berpikir sebelum memposting dan memeriksa informasi sebelum dibagikan. Jangan sampai kita justru ikut menyebarkan hoaks," tegas Leonard.
Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk memperbarui struktur tim pengelola pengaduan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2023 dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Pada kesempatan yang sama, Rangga Lesmana menyoroti pentingnya dokumentasi dan publikasi dalam akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurutnya, tanpa dokumentasi yang memadai, kerja keras pemerintah tidak akan terlihat oleh masyarakat. "Komunikasi publik harus menjadi bagian integral dari pelayanan birokrasi, bukan sekadar pelengkap," ujarnya.
Selain itu, Rangga juga menyampaikan dukungan penuh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, untuk memperluas akses digital, terutama di wilayah pelosok. Salah satunya adalah melalui program "Internet Pedalaman" dan pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink untuk menjangkau daerah-daerah yang masih belum terjangkau jaringan internet.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan mengusulkan agar desa-desa dengan fasilitas publik, seperti puskesmas dan posyandu, yang berada di daerah blind spot, mendapatkan perhatian lebih dalam program ini.
Rangga juga mengingatkan akan pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan Aparatur Sipil Negara. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, ASN dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilah informasi dan menyampaikannya kepada masyarakat dengan bijak dan bertanggung jawab. ASN harus menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga yang berkompeten, dengan materi yang mencakup pengelolaan informasi publik yang dikecualikan maupun yang wajib diumumkan, hasil monitoring keterbukaan informasi publik di Kalteng, serta tata kelola pelayanan informasi publik dan kebijakan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta sistem pengelolaan pengaduan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, PPID dan pengelola SP4N-LAPOR diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang transparan serta menangkal disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Rega Tadeak Hakim, Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Ngismatul Choiriyah, Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Tengah, Aditya Nuriya Sholikah, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Ayu Rizkia, Perencana Ahli Muda PUSPEN Kemendagri, Perwakilan PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Kalteng.
Dengan dilaksanakannya Bimtek ini, diharapkan pengelolaan informasi publik dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat Kalteng. (*)
(rul/satuhabar)
