 |
| Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, usai rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (7/10/2025). |
SATUHABAR.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menyoroti penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan dan keadilan pembangunan antarwilayah, tanpa menghambat pelaksanaan program prioritas di daerah.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Edy Pratowo menjelaskan bahwa penurunan alokasi anggaran juga dialami sejumlah provinsi di Kalimantan. Berdasarkan data, Kalteng mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda. Namun kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” ujar Edy Pratowo.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. Sebagai contoh, Kalimantan Timur yang merupakan penghasil sumber daya alam hanya menerima DBH sekitar Rp10 miliar, bahkan lebih rendah dari beberapa provinsi non-penghasil.
“Kami tidak dalam posisi menyalahkan, namun mengajak semua pihak untuk melihat kembali aspek keadilan fiskal. Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang jika seluruh daerah diberi ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” tegasnya.
Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal terkait, menjelaskan bahwa perubahan formula transfer dan alokasi dana merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini menata ulang mekanisme hubungan keuangan pusat dan daerah agar lebih transparan dan efisien.
Edy Pratowo menyambut baik rencana Pemerintah Pusat yang akan melakukan evaluasi kebijakan transfer dana daerah pada tahun 2026, tepatnya dalam tiga bulan pertama tahun tersebut. Ia berharap, hasil evaluasi itu dapat memperkuat pemerataan pembangunan dan memastikan kebijakan fiskal benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bapak Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di pusat. Prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” ungkapnya.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung penuh kebijakan nasional, namun tetap berharap agar evaluasi mendatang mempertimbangkan kondisi riil di daerah.
“Kami percaya, melalui dialog terbuka dan konstruktif antara pusat dan daerah, akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan. Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya. (*)
(dho/satuhabar)