 |
| Bupati Murung Raya, Heriyus, hibah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dari Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) atas dukungan yang konsisten dalam memperkuat pengelolaan lingkungan dan kebersihan di daerah.
Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan rasa terima kasih tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyerahkan hibah sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Murung Raya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat daerah dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih.
“Dukungan dari pemerintah provinsi merupakan bentuk sinergi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kami akan memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin untuk memperkuat layanan kebersihan di Murung Raya,” ujar Bupati Heriyus.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar pelayanan publik semakin optimal dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, Gubernur Agustiar Sabran menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kolaboratif Pemprov Kalteng dalam mempercepat peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan di seluruh daerah.
“Ini bukan sekadar bantuan alat, tetapi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan,” tegas Agustiar.
Kerja sama antara Pemprov Kalteng dan Pemkab Murung Raya diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (*)
(dho/satuhabar)