 |
| Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, K. Zen Wahyu Priyatna, mewakili Bupati Murung Raya Heriyus, saat membuka Bimtek Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), oleh DP3ADALDUKKB Mura, di Aula Cahai Ondhui Tingang Gedung B Kantor Bupati Mura, Senin (10/11/2025). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Cahai Ondhui Tingang Gedung B Kantor Bupati Murung Raya, Senin (10/11/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, K. Zen Wahyu Priyatna, mewakili Bupati Murung Raya Heriyus.
Dalam sambutannya, Zen menekankan pentingnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memenuhi aspek kesetaraan, tetapi memastikan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan manfaat yang adil dari setiap program pemerintah,” ujar Zen.
Diperkuat dengan Narasumber Kemen PPPA
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, Sidik Permana, serta diikuti oleh 35 peserta perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 November 2025, dengan fokus pada penguatan kapasitas aparatur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis gender.
Plt. Kepala Dinas DP3ADALDUKKB Murung Raya melalui Sekretaris Dinas Daniel Patandianan menyampaikan, pelaksanaan bimtek ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,” tutur Daniel.
Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang responsif gender, selaras dengan upaya nasional dalam memperkuat kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. (*)
(nash/satuhabar)