 |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).
Dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap pekan tersebut, Bupati Murung Raya Heriyus diwakili oleh Asisten III Setda Murung Raya Andri Raya, didampingi sejumlah pejabat terkait. Rakor berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Murung Raya, Kantor Bupati Murung Raya.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
“Seluruh kepala daerah diminta memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, dan mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin pasokan serta kelancaran distribusi bahan pangan,” ujar Tito.
Mendagri juga menyoroti empat komoditas utama penyumbang inflasi, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Ia menekankan agar daerah aktif melakukan operasi pasar, penyerapan hasil produksi lokal, serta mempermudah distribusi logistik pangan. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap terjaga di bawah 3 persen secara tahunan (year-on-year) hingga akhir 2025.
Selain isu inflasi, Rakor juga membahas evaluasi program prioritas nasional “Tiga Juta Rumah” yang menjadi bagian dari agenda pembangunan 2025–2029. Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta menekan angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia.
Daerah diminta mendukung implementasi program tersebut dengan mempercepat proses perizinan, penyediaan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang.
“Pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda bagi ekonomi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong industri bahan bangunan lokal,” disampaikan dalam paparan Kemendagri.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar program perumahan berjalan tepat sasaran. Daerah yang memiliki kesiapan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas pelaksanaan tahap awal program tiga juta rumah. (*)