SATUHABAR.COM, KALSEL -Banjarmasin – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishub Kalsel) terus memperkuat konektivitas angkutan umum antar kabupaten/kota melalui kolaborasi lintas moda. Upaya ini menjadi bagian dari evaluasi setahun kepemimpinan Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dalam sektor transportasi publik.
Kepala Dishub Kalsel, Fitri Hernadi, menyebutkan bahwa meski pertumbuhan jaringan belum signifikan, peningkatan kualitas layanan mulai dirasakan masyarakat. Pada 2025, fokus utama diarahkan pada integrasi moda antara Trans Banjarbakula dengan angkutan feeder milik pemerintah kabupaten/kota.
“Pertumbuhan memang belum signifikan, tetapi yang jelas kami membangun sinergi integrasi moda antara Trans Banjarbakula dan feeder di daerah,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Kolaborasi Lintas Daerah Diperkuat
Di kawasan Banjarbakula, sejumlah layanan sudah berjalan, seperti Trans Banjarmasin di Kota Banjarmasin, Trans Banjarbaru di Banjarbaru, serta Trans Lakatan di Kabupaten Tanah Laut yang terhubung dengan layanan DAMRI menuju destinasi wisata.
Sementara itu, Kabupaten Banjar mengoperasikan Trans Intan. Di luar kawasan aglomerasi, tersedia Trans Langsat Manis di Kabupaten Tabalong dan Trans Sanggam di Kabupaten Balangan.
Menurut Fitri, kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci agar masyarakat yang membutuhkan transportasi umum dapat terlayani dengan lebih mudah dan efisien.
Siapkan Trans Banua Anam dan Saijaan Bersujud
Dishub Kalsel juga tengah mengkaji pengembangan layanan baru di luar Banjarbakula. Dua proyek yang disiapkan adalah Trans Banua Anam untuk wilayah Hulu Sungai serta Trans Saijaan Bersujud yang akan melayani kawasan pesisir seperti Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Selain pengembangan feeder, Dishub turut memfasilitasi koperasi angkutan guna menghidupkan kembali layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang dulu identik dengan armada L300.
“Ke depan mungkin tidak lagi menggunakan L300 karena unitnya semakin langka. Alternatifnya bisa kendaraan sekelas Hiace, Luxio, atau jenis lain yang memenuhi standar keselamatan dan standar pelayanan minimal (SPM),” jelas Fitri.
SPM tersebut mencakup aspek keselamatan, kedisiplinan pengemudi, ketepatan waktu, serta profesionalitas operator. Skema integrasi ini nantinya memungkinkan penumpang dari bandara atau halte sungai berpindah ke Trans Banjarbakula dan melanjutkan perjalanan dengan feeder atau angkutan koperasi hingga tujuan akhir.
Dukungan Pembiayaan dan Capaian 2025
Terkait pembiayaan, Pemprov Kalsel membuka peluang skema insentif melalui kemitraan pembiayaan atau sektor perbankan, bukan semata mengandalkan APBD.
Saat ini, Kalsel tercatat sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengalokasikan APBD untuk operasional Trans Banjarbakula. Pada 2025, layanan ini melayani rata-rata 1.906.522 penumpang dengan tingkat keterisian (load factor) mencapai 81,04 persen.
Tak hanya itu, Kalimantan Selatan juga menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia di luar Pulau Jawa yang memiliki layanan angkutan umum berbasis APBD.
Dengan penguatan integrasi dan ekspansi layanan, Dishub Kalsel berharap konektivitas transportasi publik semakin solid serta mampu meningkatkan minat masyarakat beralih ke angkutan umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi. (*)
(yus/satuhabar)
