 |
| Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo berbicara dengan Siswa SMAN 2 Kuala Kapuas kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi. (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - KUALA KAPUAS – Kisah perjuangan mengakses bantuan pendidikan kembali mencuat. Kali ini datang dari seorang siswi SMA Negeri 2 Kuala Kapuas yang berani “bersuara” langsung di hadapan jajaran Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah.
Sylvia Agustina Pratiwi, siswi kelas XII-C, mengungkap realitas pahit yang dihadapinya. Meski berasal dari keluarga sederhana, ia justru kesulitan menembus syarat administratif untuk mendapatkan bantuan KIP Kuliah—program yang seharusnya menjadi harapan bagi siswa kurang mampu.
Orang tua Sylvia diketahui hanya berprofesi sebagai penjual jamu, bagian dari pelaku UMKM. Sebagai anak tunggal, ia menggantungkan harapan besar pada bantuan pendidikan untuk bisa melanjutkan kuliah.
“Sudah dari awal kelas XII saya urus, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami berharap bisa di desil 1 sampai 5,” ungkap Sylvia, lugas.
Masalahnya bukan pada usaha, melainkan pada data. Ia mengaku telah mengajukan melalui pihak kecamatan sejak awal, namun hasil pendataan kesejahteraan belum mencerminkan kondisi riil keluarganya.
Kasus ini langsung mendapat perhatian dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo. Ia menyebut persoalan desil memang krusial dalam menentukan akses bantuan pendidikan.
“Kalau ingin dapat KIP Kuliah, harus masuk desil 1 sampai 5. Ini yang akan kita dorong perbaikannya,” tegasnya.
Menurutnya, Sylvia hanyalah satu dari banyak siswa yang kemungkinan mengalami hal serupa—terjebak dalam ketidaktepatan data yang berdampak besar pada masa depan pendidikan mereka.
Disdik Kalteng pun berjanji akan bergerak cepat. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial akan dilakukan untuk memastikan validitas data kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini dinilai krusial. Sebab, akurasi data menjadi kunci agar program bantuan seperti KIP Kuliah benar-benar tepat sasaran, bukan justru “melenceng” dari mereka yang paling membutuhkan.
Kasus Sylvia membuka mata: di balik angka-angka statistik, ada mimpi yang bisa tertunda hanya karena kesalahan administratif.
Kini, harapannya sederhana—data diperbaiki, kesempatan dibuka.
Sebab bagi siswa seperti Sylvia, KIP Kuliah bukan sekadar bantuan. Itu adalah jalan keluar menuju masa depan. (*)
Sumber: MMCKalteng