 |
| Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, K. Zen Wahyu, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan distribusi pangan nasional yang digelar secara virtual, dari aula Bagian Perekonomian dan SDA, Senin (6/4/2026). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menunjukkan komitmennya dalam pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan distribusi pangan nasional yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di aula Bagian Perekonomian dan SDA tersebut diikuti oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, K. Zen Wahyu, mewakili Bupati Murung Raya. Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama sejumlah instansi terkait, dengan melibatkan pemerintah daerah se-Indonesia.
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, khususnya pada sektor pangan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam pemaparan yang disampaikan secara daring, pemerintah pusat menegaskan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Di antaranya melalui penyaluran beras SPHP, distribusi bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.
Selain itu, disampaikan pula bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman untuk beberapa bulan ke depan, dengan jumlah mencapai sekitar 4,45 juta ton—angka tertinggi dalam sejarah yang menjadi penopang kuat ketahanan pangan nasional.
Menanggapi hal tersebut, K. Zen Wahyu menegaskan kesiapan Pemkab Murung Raya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
“Pemkab Murung Raya berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Langkah konkret seperti operasi pasar, pemantauan distribusi, serta kerja sama lintas sektor akan terus dioptimalkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan harga kebutuhan pokok secara berkala di lapangan, guna memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. (*)
(nash/satuhabar)