 |
| Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat menyampaikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (24/4/2026). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengakselerasi transformasi ekonomi daerah dengan menekankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, yang hadir mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.
Dalam sambutan tertulis Pj Sekda yang dibacakan Darliansjah, ditegaskan bahwa forum ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi, sekaligus memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya di sektor produktif.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya mengandalkan potensi sumber daya alam, tetapi juga harus diiringi dengan pembangunan ekosistem pendukung yang komprehensif, mulai dari akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor pertanian, mampu berkembang lebih optimal dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalteng pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh sekitar 4,80 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp64,7 triliun dan PDRB per kapita sekitar Rp84,7 juta.
Meski menunjukkan tren positif, struktur ekonomi Kalteng masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum memberikan nilai tambah optimal.
“Kondisi ini menjadi dasar pelaksanaan FGD yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, guna mendorong peran sektor jasa keuangan dalam mendukung sektor riil,” jelasnya.
Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, Pemprov Kalteng sebelumnya juga telah menginisiasi kawasan Kampung UMKM di Desa Misik, Kelurahan Kalampangan, yang difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan seperti buah naga secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang diterapkan menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Transformasi ini diarahkan untuk mengubah paradigma pembangunan, dari sekadar pertumbuhan menuju pemerataan kesejahteraan, dari bantuan menjadi pemberdayaan, serta dari kerja sektoral menuju kolaborasi terpadu.
Melalui forum ini, diharapkan lahir langkah konkret untuk menjawab berbagai tantangan, seperti perluasan akses pembiayaan, penguatan kemitraan usaha, hingga pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal.
“Sinergi yang kuat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Darliansjah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz, Kepala Badan Gizi Nasional Regional Kalteng Elisa Agustino, serta para kepala perangkat daerah dan pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Kalteng. (*)
(dho/satuhabar)