 |
| Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, dalam rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, beberapa waktu lalu. |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan sektor usaha kecil melalui terobosan pembiayaan yang lebih inklusif. Salah satunya lewat Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) yang kini tengah dimatangkan.
Pembahasan program tersebut dilakukan dalam rapat virtual yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah.
Dalam forum itu, Darliansjah menyoroti persoalan klasik yang masih membelit pelaku UMKM di Kalteng. Mulai dari sulitnya mengakses kredit formal, tingginya beban bunga, hingga keterbatasan agunan dan lemahnya pencatatan keuangan usaha.
Menurutnya, solusi tidak cukup hanya sebatas subsidi bunga. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan.
“Pendekatannya harus terintegrasi, dari hulu ke hilir, agar UMKM benar-benar bisa naik kelas,” tegasnya.
Melalui skema HAGUET, Pemprov Kalteng menggandeng sektor perbankan, khususnya Bank Kalteng, serta lembaga penjamin untuk menghadirkan kredit dengan bunga nol persen bagi pelaku usaha.
Skemanya, bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, masing-masing 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank. Dengan pola ini, pelaku UMKM cukup mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga.
Program ini menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di berbagai sektor unggulan, seperti pangan lokal, perikanan, olahan UMKM, ekonomi kreatif, hingga pengembangan produk desa. Setiap pelaku usaha berkesempatan memperoleh pembiayaan hingga Rp50 juta.
Tak hanya soal permodalan, HAGUET juga dilengkapi skema penjaminan kredit melalui Jamkrida Kalteng dengan nilai penjaminan hingga 70 persen. Selain itu, pelaku UMKM akan mendapatkan pendampingan intensif, mulai dari tahap persiapan hingga pasca pencairan dana.
Menariknya, program ini juga mengusung pendekatan berbasis data dan digitalisasi. Pemerintah menyiapkan dashboard monitoring untuk memantau penyaluran kredit, perkembangan usaha, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
Dari sisi dampak ekonomi, program ini diperkirakan mampu menggerakkan roda ekonomi daerah hingga Rp225 miliar. Bahkan, potensi penyerapan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 6.000 hingga 9.000 orang.
Saat ini, Pemprov Kalteng tengah menyiapkan berbagai langkah lanjutan, termasuk penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur, penguatan kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, serta mekanisme teknis penyaluran agar tepat sasaran.
Dengan hadirnya Skema Kredit UMKM HAGUET, pemerintah berharap akses keuangan semakin terbuka luas, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. Program ini juga diharapkan menjadi pendorong utama bagi UMKM untuk tumbuh lebih tangguh dan kompetitif di tengah tantangan ekonomi. (*)
(dho/satuhabar)