SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA - Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Fokus tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi utama menuju generasi unggul Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/4/2026).
Menurut Aisyah, Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah.
“Tahun 2026 adalah fase penting dalam implementasi RPJMD. Pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti capaian penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah yang menunjukkan tren positif. Dari 27,4 persen pada 2021, angka tersebut turun menjadi 22,1 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 20,6 persen pada 2025 dan mencapai 18,8 persen pada 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus terus diperkuat dengan langkah yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing daerah,” tegasnya.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Program Bangga Kencana disebut memiliki peran strategis, khususnya melalui intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sejumlah program prioritas turut diperkuat, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), hingga program pemberdayaan lansia dan pemanfaatan platform digital.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa tren penurunan stunting harus diimbangi dengan peningkatan kualitas data dan evaluasi program yang berkelanjutan.
“Dengan target 18,8 persen pada 2026, diperlukan langkah yang lebih optimal, termasuk penguatan monitoring, evaluasi, serta perbaikan kebijakan berbasis data,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih adanya indikator yang perlu menjadi perhatian, salah satunya terkait angka kehamilan tidak diinginkan yang berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting. (*)
(dho/satuhabar)
