 |
| Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bersama pihak Pertamina, pengelola SPBU, dinas teknis dan perwakilan petani saat membahas persoalan distribusi serta ketersediaan solar subsidi untuk sektor pertanian, Selasa (26/5/2026). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, pengelola SPBU, dinas teknis dan perwakilan petani untuk membahas persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi bagi sektor pertanian, Selasa, (26/05/2026).
Dalam forum tersebut, para petani mengungkapkan kondisi yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari antrean panjang hingga terbatasnya pasokan solar subsidi yang dinilai menghambat aktivitas pertanian.
Salah seorang petani, Rifai, menyampaikan bahwa petani sering kesulitan mendapatkan solar subsidi meski telah memenuhi seluruh persyaratan pembelian yang ditetapkan pemerintah.
“Semua prosedur sudah kami ikuti, termasuk menggunakan barcode. Tetapi ketika membeli, stok sering sudah habis. Kami kalah cepat dengan pelangsir,” ujarnya.
Menurut Rifai, kondisi tersebut membuat sebagian petani terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi demi tetap menjalankan alat dan mesin pertanian.
Keluhan serupa juga disampaikan Samudin. Ia menilai sektor pertanian di wilayah selatan Kotim, khususnya kawasan Teluk Sampit dan sentra pangan lainnya, seharusnya mendapat perhatian lebih terkait ketersediaan BBM subsidi.
“Daerah kami selama ini dikenal sebagai lumbung pangan, jadi kebutuhan BBM untuk pertanian juga harus diprioritaskan. Produksi pangan sangat bergantung pada operasional alat pertanian,” katanya.
Para petani juga meminta adanya pemisahan antrean atau jalur pelayanan antara petani dan pelangsir di SPBU. Mereka mengaku sering mengantre sejak pagi hingga sore hari namun tetap tidak memperoleh solar subsidi karena kuota telah habis.
“Kami berharap ada jalur khusus petani supaya tidak bercampur dengan pelangsir. Jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan solar,” ucap Samudin.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor menegaskan pihaknya akan mendorong evaluasi distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar dapat dimanfaatkan petani.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah sehingga kebutuhan BBM untuk operasional alat dan mesin pertanian harus menjadi perhatian bersama.
“Jangan sampai bantuan alat pertanian dari pemerintah sudah banyak diberikan, tetapi petani masih kesulitan mendapatkan BBM untuk mengoperasikannya. Ini yang harus dicarikan solusi bersama,” katanya.
Akhyannoor juga meminta pihak Pertamina, SPBU dan instansi terkait dapat memperbaiki pengawasan distribusi solar subsidi di lapangan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Ia berharap hasil RDP tersebut dapat melahirkan langkah konkret, termasuk kemungkinan penambahan kuota maupun pengaturan pelayanan khusus bagi petani di wilayah sentra pangan.
“Kami ingin petani mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam memperoleh BBM subsidi. Karena kalau sektor pertanian terganggu, dampaknya juga akan dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD turut meminta penjelasan dari pihak terkait mengenai mekanisme distribusi serta ketersediaan solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para petani di Kotim.(*)
(sal/satuhabar)
Tags
Kotawaringin Timur