 |
| Bulog Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juni dan Juli 2025 di Kalimantan Tengah, yang dimulai dari Kota Palangka Raya. (Dok. MCPalangkaraya) |
SATUHABAR.COM, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan penyaluran bantuan pangan beras tahap II mulai dilakukan pada Agustus 2026. Sebanyak 997,2 ribu ton beras akan disalurkan secara sekaligus (one shoot) kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai alokasi bantuan selama tiga bulan.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan penyaluran bantuan pangan tahap pertama hampir sepenuhnya rampung dengan tingkat realisasi mencapai 99,7 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat distribusi bantuan pada tahap berikutnya.
"Penyaluran bantuan pangan tahap pertama sudah mencapai 99,7 persen. Sisanya sekitar 0,3 persen berada di wilayah Papua serta sebagian daerah di Sumatera dan Sulawesi. Secara umum pelaksanaannya sudah berjalan sangat baik," ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, bantuan pangan tahap pertama yang mencakup alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau sekitar 33,14 juta KPM. Dari program tersebut, pemerintah berhasil menyalurkan 664,88 ribu ton beras serta 132,97 ribu kiloliter minyak goreng kepada masyarakat.
Untuk tahap kedua, pemerintah memutuskan seluruh alokasi bantuan beras selama tiga bulan akan disalurkan sekaligus. Skema tersebut dipilih agar distribusi lebih efektif, meski pelaksanaannya di sejumlah wilayah dengan kondisi geografis sulit diperkirakan dapat berlangsung hingga September.
"Tahap kedua diputuskan menggunakan pola one shoot pada Agustus. Namun untuk beberapa daerah dengan tantangan geografis, penyalurannya kemungkinan berlanjut hingga September. Setelah anggaran masuk dalam DIPA Bapanas, Kepala Bapanas akan memberikan penugasan kepada Bulog," jelasnya.
Saat ini, Bapanas masih menunggu proses reviu dari Kementerian Keuangan terkait pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Penugasan resmi kepada Perum Bulog baru dapat diterbitkan setelah anggaran tersedia sesuai ketentuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketut optimistis penyaluran hampir satu juta ton beras pada tahap kedua akan memberikan dampak positif terhadap stabilisasi harga beras di pasar. Menurutnya, ketika kebutuhan beras masyarakat penerima bantuan dipenuhi pemerintah, tekanan permintaan di pasar akan berkurang sehingga turut membantu mengendalikan inflasi.
"Bayangkan, sebanyak 33 juta KPM menerima bantuan untuk tiga bulan. Hampir satu juta ton beras langsung masuk ke tangan masyarakat. Dengan begitu kebutuhan membeli beras di pasar akan berkurang dan diharapkan mampu menahan laju inflasi," katanya.
Jika target tersebut tercapai, total bantuan pangan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 1,66 juta ton, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 710,78 ribu ton. Pemerintah berharap program ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas pangan nasional di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. (*)
Sumber: finance.detik.com