 |
| Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat, di Jl. Tjilik Riwut Km. 39, Palangka Raya. (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mempercepat implementasi Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak empat Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di sejumlah daerah, dengan dua di antaranya mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan dua Sekolah Rakyat yang telah memulai kegiatan belajar berada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Sementara dua sekolah lainnya di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini tengah menyelesaikan persiapan sebelum resmi beroperasi.
"Saat ini ada empat Sekolah Rakyat yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah. Dua sekolah sudah memulai MPLS, sedangkan dua lainnya segera menyusul. Ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan," ujar Reza saat meninjau Sekolah Rakyat di Jalan Tjilik Riwut Km 39, Palangka Raya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Reza, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran berkomitmen mengawal suksesnya program nasional tersebut melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah diminta aktif berkolaborasi agar berbagai program strategis pemerintah pusat dapat berjalan optimal di Bumi Tambun Bungai.
"Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, yaitu memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dinas Pendidikan siap memberikan dukungan penuh agar seluruh program pendidikan dari pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik di Kalimantan Tengah," katanya.
Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga tengah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang memiliki kapasitas jauh lebih besar dibandingkan sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota. Rencana tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur bersama Menteri Sosial dalam kunjungan kerja sebelumnya ke Kalimantan Tengah.
Reza menjelaskan, Sekolah Rakyat tingkat provinsi diproyeksikan mampu menampung sekitar 3.000 siswa, sedangkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah memiliki kapasitas sekitar 1.080 peserta didik. Seluruh biaya pendidikan nantinya akan ditanggung pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan secara gratis.
"Sekolah Rakyat tingkat provinsi dirancang memiliki daya tampung lebih besar. Semua pembiayaan menjadi bagian dari program pemerintah pusat sehingga peserta didik tidak dipungut biaya. Ini merupakan langkah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas," jelasnya.
Meski demikian, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi masih belum diumumkan karena pemerintah masih melakukan studi kelayakan terhadap lahan yang diusulkan. Kajian tersebut mencakup kondisi tanah, aspek keamanan, hingga kelayakan konstruksi agar sekolah yang dibangun benar-benar aman dan nyaman bagi peserta didik.
"Pembangunan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Semua harus melalui kajian menyeluruh agar sekolah yang dibangun memiliki kualitas terbaik, aman, nyaman, dan mampu menjadi tempat belajar yang layak bagi anak-anak Kalimantan Tengah," pungkas Reza. (*)
(dho/satuhabar)