SATUHABAR.COM, KALTENG - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas, khususnya di sejumlah wilayah sekitar perkotaan. Kondisi tersebut membuat petugas pemadam menghadapi beban penanganan yang semakin berat.
Bupati Kotim Halikinnor menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut terlibat dalam upaya pemadaman. Pengerahan tersebut tidak hanya berupa personel, tetapi juga kendaraan dan sarana pendukung untuk memastikan ketersediaan air di lokasi kebakaran.
“Yang di sekitar kota saja sudah beberapa titiknya bertambah setiap hari. Dan pihak pemadam ini hampir kewalahan. Untuk itu maka saya kerahkan lagi semua OPD,” ujar Halikinnor, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya OPD telah diminta mengirimkan personel untuk membantu penanganan karhutla. Namun, meningkatnya intensitas kebakaran membuat keterlibatan OPD perlu diperkuat dengan dukungan armada.
Dalam pola penanganan tersebut, kendaraan pemadam kebakaran akan lebih difokuskan untuk melakukan penyemprotan di titik api. Sementara kendaraan dari OPD dapat digunakan untuk mengangkut dan menyuplai air sehingga armada pemadam tidak terlalu banyak kehilangan waktu untuk mengisi ulang.
“Supaya kita upayakan maksimal sehingga mobil pemadam itu hanya penembak saja di tempat. Biar nanti dari beberapa OPD ini yang menyuplai airnya, sehingga itu bisa efektif,” katanya.
Menurut Halikinnor, prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencegah kebakaran menjangkau permukiman masyarakat. Penanganan terhadap titik api yang berada jauh di kawasan hutan menjadi lebih sulit karena keterbatasan akses dan jangkauan peralatan.
“Harapan kita karhutla ini minimal bisa kita tanggulangi, khususnya daerah permukiman. Kalau daerah hutan yang jauh-jauh sana kan tidak terjangkau oleh kita,” tuturnya.
Di sisi lain, Bupati mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi karhutla. Ia menyayangkan masih adanya warga yang hanya menyaksikan proses pemadaman tanpa ikut membantu sesuai kemampuan dan kondisi di lapangan.
Halikinnor menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mengambil peran dalam mencegah maupun menangani kebakaran yang terjadi di wilayah Kotim.
“Tidak seperti itu. Kita sama-sama, masyarakat, pemerintah, dunia usaha bertanggung jawab terhadap pemadaman karhutla itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kebakaran itu sendiri, tetapi dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan. Asap dan gangguan aktivitas akibat karhutla berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
Karena itu, Halikinnor mengajak seluruh pihak menguatkan semangat gotong royong dan kolaborasi. Filosofi Huma Betang, menurutnya, perlu diwujudkan dalam bentuk kerja bersama menghadapi kondisi darurat karhutla.
“Mari kita sebagaimana motto kita, Huma Betang, bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi dengan aparat keamanan, TNI dan Polri yang juga berjibaku setiap hari, setiap malam untuk memadamkan api bersama-sama,” ucapnya.
Selain penanganan kebakaran, Pemkab Kotim juga tetap mempersiapkan distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Halikinnor memastikan kebutuhan air untuk konsumsi dan kebutuhan masyarakat dipisahkan dari air yang digunakan untuk operasi pemadaman.
“Kalau air bersih tentu menggunakan profil yang bersih untuk dibagikan. Kalau untuk pemadaman tidak harus bersih, karena mungkin air itu dari sumur, parit dan lain sebagainya,” pungkasnya.(*)
(sal/satuhabar)
Tags
Kotawaringin Timur