SATUHABAR.COM, KALSEL - Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi pembiayaan di Kalsel mencapai Rp1,68 triliun hingga April 2025 dari target tahunan sebesar Rp5,69 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, Jumat (16/5/2025) di Banjarmasin.
“Di sisi pembiayaan, Pemprov Kalsel mendukung akses KUR yang telah terealisasi sebesar Rp1,68 triliun. Ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pelaku UMKM,” ujar Yanuar.
Pemprov Kalsel Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Sertifikasi Halal dan Rumah Kemasan
Tidak hanya soal pembiayaan, Pemprov Kalsel juga aktif menjalankan program penguatan kapasitas UMKM. Salah satu terobosannya adalah program sertifikasi halal gratis untuk 1.000 UMKM lokal. Program ini menjadi prioritas guna meningkatkan daya saing dan kredibilitas produk-produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
Diskop UKM Kalsel juga menghadirkan Rumah Kemasan, fasilitas pendukung UMKM yang akan berfungsi sebagai Klinik UMKM. Klinik ini membantu pelaku usaha dalam pengurusan perizinan, legalitas halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga pendampingan hukum.
Regulasi Baru: 30% Area Publik untuk UMKM Lokal
Pemprov Kalsel juga telah menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil. Salah satu poin penting dari regulasi ini adalah mewajibkan instansi pemerintah dan swasta untuk menyediakan minimal 30% ruang strategis di fasilitas publik bagi promosi dan pengembangan UMKM.
Langkah ini ditujukan agar produk lokal semakin dikenal dan mudah diakses masyarakat.
Target 80.000 Koperasi Desa, Wujudkan Ekonomi dari Akar Rumput
Diskop UKM Kalsel juga menginisiasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini dirancang untuk mendukung kemandirian desa, ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi berbasis komunitas.
“Semua langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, serta visi Gubernur Kalsel untuk mewujudkan Kalsel Bekerja,” jelas Yanuar. (*)
(sal/satuhabar)