 |
| Ketua DPRD Kotim Rimbun |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Sampit - Kekurangan sarana pemadam kebakaran di daerah pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPRD Kotim, Rimbun, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mencari solusi, terutama menyusul insiden kebakaran yang melanda Desa Tumbang Torung.
Peristiwa yang terjadi pada 30 Mei 2025 itu menyebabkan bangunan pasar yang sudah dialihfungsikan menjadi rumah warga serta fasilitas kesehatan desa (polindes) hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun tiga kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.
Wilayah Terpencil Rawan, Respons Harus Lebih Cepat
Rimbun menyoroti lambatnya upaya pemadaman karena tidak tersedianya peralatan damkar di desa tersebut. Ia menilai, kondisi geografis desa yang jauh dari ibukota kecamatan dan kabupaten menjadi tantangan besar dalam penanganan darurat seperti kebakaran.
“Musibah ini seharusnya jadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu mendata desa-desa rawan dan jauh dari jangkauan, lalu memprioritaskan fasilitas damkar untuk mereka,” ucap Rimbun, Selasa (3/6/2025).
Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan Menunda
Meski menyadari keterbatasan anggaran daerah yang kini harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi nasional, DPRD tetap menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran.
“Paling tidak untuk daerah yang dinilai sangat rentan, harus ada langkah cepat. Kami tidak ingin kejadian ini terulang di desa lain,” tegasnya.
Mayoritas Kecamatan Masih Belum Memiliki Unit Damkar
Dari 17 kecamatan yang ada di Kotim, sebagian belum memiliki armada pemadam kebakaran sendiri. Sementara itu, dari total 168 desa dan 17 kelurahan, mayoritas belum mendapatkan akses langsung terhadap sarana penanggulangan kebakaran.
Rimbun mendorong dinas terkait untuk menyusun peta prioritas wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Dengan data yang akurat, pengadaan peralatan bisa lebih tepat sasaran meski dilakukan secara bertahap.
Perlu Kolaborasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah juga mengedukasi warga tentang penanganan awal kebakaran. Pelatihan dasar bagi aparat desa atau relawan setempat akan membantu mempercepat respons saat kejadian terjadi.
“Kalau alat terbatas, setidaknya pengetahuan masyarakat ditingkatkan. Itu bisa mengurangi dampak kebakaran,” pungkasnya. (*)
(rul/satuhabar)
