 |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya resmi menerima hibah empat aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025).
Serah terima berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalteng, Hanyi Ether Binti, serta dilanjutkan dengan penyerahan dokumen hibah secara simbolis.
Empat aset yang diserahkan berupa infrastruktur strategis di ruas Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, yaitu Jembatan Sei Sempango Raya, Jembatan Sei Bitan Lunuk, Jembatan Sei Anak Bitan, dan Box Culvert Km 50-01. Kegiatan turut dihadiri perwakilan BPJN Kalteng, Nelson, beserta jajaran, serta sejumlah pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungan nyata terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Murung Raya.
“Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pembangunan. Karena itu, kami sangat berharap dukungan Kementerian PUPR terus berlanjut, terutama untuk peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, hingga bandara, yang sangat penting bagi konektivitas dan efisiensi waktu tempuh antarwilayah,” ujar Heriyus.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan merata dan berkeadilan.
Melalui hibah ini, diharapkan seluruh infrastruktur yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik, memperlancar arus transportasi, dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.
“Hibah ini bukan sekadar aset, tetapi juga bentuk sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif,” tutup Heriyus. (*)
(rul/satuhabar)