SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) tengah memfinalisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan ini mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, efisien dalam belanja, dan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Murung Raya, Heriyus, SE, menegaskan bahwa penyusunan APBD-P kali ini akan menitikberatkan pada program pembangunan prioritas.
“Enam bulan ke depan adalah momentum penting untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan secara efektif. Efisiensi sangat dibutuhkan agar belanja daerah tidak melebihi kemampuan pendapatan dan kita bisa terhindar dari defisit,” ujar Heriyus di Puruk Cahu.
Selain fokus pada pengendalian belanja, Bupati juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan agar lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya ingin OPD penghasil PAD terus berinovasi. Pendapatan yang meningkat akan memberi ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Salah satu langkah konkret efisiensi yang akan diterapkan adalah pengurangan biaya perjalanan dinas luar daerah.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, perjalanan dinas hanya akan dilakukan jika benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada pengawasan maupun koordinasi pembangunan di lapangan,” kata Heriyus.
Plt Sekretaris Daerah, Sarwo Mintarjo, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga untuk menjaga citra kepemimpinan daerah.
“Transparansi dan efisiensi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kita ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan tanggung jawab,” ungkap Sarwo.
Melalui APBD-P 2025 yang lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
(nash/satuhabar)