 |
| Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat membacakan pidato tertulis Gubernur Kalteng, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Prov. Kalteng, Senin (13/10/2025). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen memperkuat efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (13/10/2025).
Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar arah kebijakan fiskal Pemprov Kalteng tahun depan.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Penyusunan APBD mesti fokus pada capaian target pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Edy menjelaskan, rasionalisasi anggaran akan difokuskan pada program-program yang belum menjadi prioritas, agar penggunaan dana daerah lebih optimal. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja publik dan memperkuat pengalokasian anggaran bagi belanja wajib serta program strategis daerah.
Lebih lanjut, Wagub Kalteng menyebut bahwa rancangan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan riil masyarakat. Prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan prioritas pembangunan menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan.
“Rasionalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagaimana setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” kata Edy menegaskan.
Ia juga menambahkan bahwa penyusunan APBD 2026 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan bersama DPRD.
Edy berharap pembahasan Raperda APBD 2026 dapat berjalan konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan dokumen anggaran yang realistis dan berpihak kepada kepentingan publik. “Kita ingin APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang produktif dan bermanfaat luas,” tutupnya. (*)
(dho/satuhabar)