 |
| Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui DP3ADALDUKKB.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Cahai Ondhui Tingang pada Senin (10/11/2025) tersebut dinilai Dina sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah.
Dalam keterangannya, Dina menilai bahwa pemahaman mengenai perspektif gender sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menerima manfaat program pemerintah.
“Bimtek PPRG ini penting karena menyangkut upaya kita memastikan pembangunan di Murung Raya memberi manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses yang setara dalam berbagai bidang,” ujar Wakil Ketua DPRD, Dina Maulidah, Selasa (11/11/2025).
Ia menekankan, penyusunan program dan anggaran yang responsif gender tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik, perlindungan sosial, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek gender sering kali melahirkan ketimpangan di lapangan. Karena itu, saya berharap penguatan kapasitas melalui bimtek ini benar-benar diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah,” imbuhnya.
Dina juga mengapresiasi kehadiran narasumber dari Kementerian PPPA serta komitmen Pemkab Mura yang terus berupaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih inklusif.
Tak hanya itu, ia meminta agar hasil bimtek tidak berhenti pada tataran pelatihan, tetapi diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan, program kerja, hingga penganggaran di masing-masing perangkat daerah.
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar perspektif gender terintegrasi dalam kebijakan daerah. Semua perangkat daerah harus mampu menerapkan PPRG secara konsisten demi terwujudnya pembangunan yang lebih berkeadilan,” tegasnya.
Dengan adanya kegiatan ini, Dina berharap Murung Raya dapat menjadi daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. (*)
(faidh/satuhabar)