Pemkab Murung Raya Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

 

SATUHABAR.COM, KALTENG - Puruk Cahu - Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah, yang digelar secara virtual melalui zoom meeting, Senin (11/11/2025).

Rakornas yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri tersebut diikuti oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru, serta perwakilan dari TNI, Kementerian Pertanian, dan berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025 yang tercatat sebesar 2,10 persen (year-to-date). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu, namun masih berada dalam kisaran target inflasi nasional 2,5 ± 1 persen.

BPS juga mencatat empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5 persen, yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara Kalimantan Tengah mencatat inflasi sebesar 1,88 persen, tergolong stabil dan masih dalam rentang aman.

Untuk Kabupaten Murung Raya, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), daerah ini termasuk dalam 50 wilayah dengan kenaikan harga beras tertinggi nasional, yakni 0,46 persen pada minggu pertama November 2025.

Mewakili Bupati, Asisten I Setda Mura Rahmat K. Tambunan menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga pangan strategis menjelang akhir tahun.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID bersama instansi terkait akan melakukan langkah antisipatif seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi bahan pangan,” ujar Rahmat.

Ia menambahkan, Pemkab Mura juga akan berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga beras di pasaran, seiring tren kenaikan harga yang terpantau BPS di sejumlah daerah. (*)

(rul/satuhabar)

Lebih baru Lebih lama