SATUHABAR.COM, KALTENG - Muara Teweh — Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 kepada DPRD Kabupaten Barito Utara. Dokumen tersebut dipresentasikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini pada Kamis, 21 November 2025.
Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menegaskan bahwa RAPBD 2026 menjadi instrumen kunci untuk memperkuat kebijakan fiskal daerah sekaligus memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan visi daerah dan mandat regulasi nasional.
“RAPBD ini bukan sekadar angka-angka, tetapi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan,” ujar Shalahuddin.
Disusun Sesuai RPD dan RKPD 2026
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 serta RKPD 2026. Seluruh program juga disejajarkan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta masukan dari DPRD.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah menetapkan lima fokus prioritas pembangunan, yakni:
-
Penguatan infrastruktur dan energi
-
Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
-
Pengembangan ekonomi masyarakat
-
Pengelolaan sosial, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup
-
Reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan
Shalahuddin menekankan bahwa seluruh prioritas tersebut disusun dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Struktur RAPBD 2026: Pendapatan Rp3,13 Triliun
Berdasarkan dokumen yang diserahkan, struktur RAPBD 2026 memuat:
-
Pendapatan Daerah: Rp3,13 triliun, terdiri dari:
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp154,15 miliar
-
Transfer pusat: Rp2,97 triliun
-
Transfer antar daerah: Rp10,22 miliar
-
-
Belanja Daerah: Rp3,25 triliun, dengan rincian:
-
Belanja operasi: Rp1,46 triliun
-
Belanja modal: Rp3,8 triliun
-
Belanja transfer: Rp400,97 miliar
-
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp117,7 miliar, atau sekitar 3,75 persen dari total belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah direncanakan pada angka nol rupiah.
DPRD Siap Kawal Hingga Pengesahan
Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembahasan RAPBD 2026 agar dapat disahkan sesuai jadwal dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
“Harapan kami, RAPBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, bukan hanya dokumen formalitas. Tujuannya tetap satu: peningkatan kesejahteraan warga Barito Utara,” ujarnya. (*)
(nash/satuhabar)
