 |
| Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda |
SATUHABAR.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pembenahan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agenda utama pemerintah dalam periode reformasi birokrasi pasca-pemilu 2024. Penegasan itu ia sampaikan dalam Rakornas Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, 19 November 2025.
Dalam forum yang dihadiri ratusan pejabat pemerintah, pakar sumber daya manusia, hingga perwakilan kementerian dan lembaga tersebut, Rifqinizamy menyoroti urgensi penerapan sistem merit yang lebih ketat dan konsisten sebagai fondasi profesionalisme ASN ke depan.
Sebuah video berisi pidato lengkapnya yang diunggah melalui akun resmi miliknya turut menjadi perhatian publik. Visual menampilkan dirinya berdiri di podium utama berlatar spanduk “Rakornas Kepegawaian 2025 BKN RI”, lengkap dengan musik pengiring bernuansa nasionalisme yang memberi penekanan dramatis pada pesan yang ia sampaikan.
5,5 Juta ASN Menjadi Penopang Layanan Negara
Pada awal paparannya, Rifqinizamy menekankan skala besar birokrasi Indonesia.
“Jumlah ASN kita sudah mencapai 5,5 juta orang. Mereka adalah tulang punggung seluruh layanan dan program pemerintah dari pusat hingga daerah,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia menegaskan bahwa seluruh program strategis nasional—mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang inklusif, hingga agenda digitalisasi pemerintahan—tidak mungkin berjalan optimal tanpa SDM aparatur yang kompeten.
Pengalaman Pribadi dan Catatan Pengawasan DPR
Rifqinizamy, yang pernah berkarier sebagai ASN sebelum terjun ke dunia legislatif, menilai reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi harus menyentuh kultur kerja internal aparatur.
“Sebagai mantan ASN, saya paham tantangan struktural maupun budaya kerja yang dihadapi di lapangan,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan berbagai hasil pengawasan Komisi II DPR, mulai dari evaluasi pola rekrutmen dan promosi jabatan hingga temuan maladministrasi. Rifqinizamy menyebut masih adanya praktik nepotisme dan minimnya peningkatan kapasitas berkelanjutan sebagai hambatan yang kerap muncul dalam proses pembinaan aparatur.
Arah Reformasi Birokrasi Pasca-Pemilu 2024
Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi panggung pembahasan arah pembenahan manajemen ASN. Tiga isu besar yang mencuat adalah:
- Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier ASN
- Modernisasi tata kelola birokrasi berbasis digital
- Penegakan meritokrasi dalam setiap proses manajemen aparatur
Melalui forum ini, BKN bersama DPR dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu merumuskan langkah nyata yang menjamin birokrasi lebih profesional, adaptif, dan bersih.
Dengan semakin besarnya tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah, Rifqinizamy menegaskan bahwa penguatan ASN harus menjadi prioritas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. (*)
(rif/satuhabar)