 |
| Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Evaluasi kinerja akhir tahun kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai upaya memetakan berbagai kekurangan yang masih terjadi sepanjang 2025. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan dan penyusunan langkah strategis pada 2026 mendatang.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, mengatakan bahwa evaluasi tahunan merupakan agenda rutin yang penting untuk melihat sejauh mana program berjalan serta apa saja yang perlu dibenahi. Menurutnya, dari evaluasi Januari hingga Desember 2025, sejumlah persoalan sudah terlihat dengan jelas.
“Setiap menjelang akhir tahun, Kabupaten Kotim selalu melaksanakan evaluasi. Dari situ kita bisa mengetahui di mana saja letak kelemahannya selama satu tahun berjalan,” ujar Rudianur, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut menjadi acuan bagi seluruh unsur untuk memperbaiki kekurangan yang ada, termasuk melanjutkan program-program yang belum dapat direalisasikan secara maksimal di tahun 2025.
Dalam rapat evaluasi lintas sektor, DPRD Kotim menaruh perhatian pada laporan Polres Kotim, khususnya terkait angka kecelakaan lalu lintas dan peredaran narkoba. Meskipun secara data disebut mengalami penurunan, Rudianur menilai persoalan tersebut masih perlu penanganan serius.
“Kalau kita melihat laporannya memang ada penurunan, tapi di lapangan menurut saya angkanya masih cukup tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Rudianur menegaskan bahwa penanganan kecelakaan lalu lintas tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Pemerintah daerah, kata dia, juga memiliki tanggung jawab besar melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung.
“Masalah kecelakaan itu erat kaitannya dengan infrastruktur. Jalan yang gelap, berlubang, atau terlalu sempit tentu berpengaruh. Ini harus ditangani bersama,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Kotim juga mencermati laporan dari unsur TNI terkait perkembangan Koperasi Merah Putih. Rudianur menyebut, hingga saat ini koperasi tersebut belum berjalan optimal di seluruh wilayah.
“Masih ada beberapa desa dan kecamatan yang belum membangun atau menjalankan Koperasi Merah Putih. Kita harapkan ke depan bisa lebih merata,” ujarnya.
Meski demikian, ia memahami bahwa program tersebut masih tergolong baru. Menurutnya, hasil yang lebih maksimal baru dapat terlihat setelah koperasi berjalan dalam kurun waktu satu tahun penuh.
“Karena ini baru beberapa bulan berjalan, tentu laporannya belum maksimal. Kalau sudah satu tahun, saya yakin hasilnya akan lebih terlihat,” katanya.
Sementara terkait laporan Pemerintah Kabupaten Kotim, Rudianur menilai penyampaian evaluasi belum sedetail laporan dari TNI dan Polri. Namun ia meyakini pemerintah daerah terus melakukan pembenahan sebagai persiapan menghadapi 2026.
“Pemerintah daerah pasti juga punya catatan sendiri. Yang jelas, proses pembenahan terus dilakukan agar ke depan Kotim bisa lebih maju,” ucapnya.
Menanggapi isu efisiensi anggaran pada 2026, Rudianur mengaku belum menerima informasi resmi. Namun ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha agar pembangunan tetap berjalan.
“Pembangunan tidak harus selalu bergantung pada APBD atau APBN. Banyak perusahaan di Kotim yang bisa diajak berkolaborasi, tinggal bagaimana komunikasinya,” pungkasnya. (*)
(sal/satuhabar)