. |
| Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Antisipasi lonjakan wisatawan pada libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). DPRD meminta pemerintah daerah menyiagakan posko pengamanan dan kewaspadaan di lokasi-lokasi wisata, terutama di kawasan Pantai Ujung Pandaran.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menilai langkah tersebut penting untuk memastikan keselamatan pengunjung, mengingat Pantai Ujung Pandaran setiap tahunnya selalu dipadati wisatawan lokal maupun dari luar daerah saat momen pergantian tahun.
“Kami mendorong pemerintah daerah bersama BPBD dan instansi terkait menyiapkan posko siaga di kawasan wisata. Fungsinya bukan hanya pengamanan, tetapi juga memberi edukasi dan peringatan kepada wisatawan,” ujarnya di Sampit, Rabu.
Menurut Rudianur, meningkatnya aktivitas pariwisata saat liburan harus diiringi dengan kesiapan menghadapi berbagai potensi risiko. Ia mengungkapkan, salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian adalah laporan kemunculan buaya di sekitar pantai dalam beberapa waktu terakhir, yang tentu berbahaya apabila pengawasan longgar.
“Wisatawan sering lengah ketika berlibur. Padahal, adanya hewan liar predator di kawasan pantai bisa membahayakan keselamatan jika tidak diantisipasi sejak dini,” katanya.
Selain potensi ancaman satwa liar, kondisi cuaca juga menjadi faktor krusial. Rudianur mengingatkan adanya peringatan dini cuaca ekstrem, termasuk potensi banjir rob di wilayah pesisir. Dengan cuaca yang kerap berubah secara tiba-tiba, risiko kejadian darurat dinilai masih cukup tinggi hingga masa libur Nataru.
Ia menambahkan, keberadaan posko di lokasi wisata akan memudahkan pengawasan, mempercepat koordinasi penanganan darurat, serta meminimalkan dampak jika terjadi insiden.
“Kesiapsiagaan ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Jangan sampai euforia liburan justru berujung musibah,” tegasnya.
DPRD Kotim berharap, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dan melakukan koordinasi lintas sektor demi menjamin keamanan kawasan wisata selama libur panjang akhir tahun. (*)
(sal/satuhabar)
