Bupati Tanah Laut Bawa Kades ke IPDN, Ikuti Retret Tata Kelola Desa

Sejumlah Kepala Desa asal Kabupaten Tanah Laut mengikuti pelatihan kepemimpinan dan retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (13/4/2026). (Dok. Prokopimtala)


SATUHABAR.COM, KALSEL - PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengambil langkah tak biasa dengan mengirim seluruh kepala desa (kades) mengikuti retret dan pelatihan kepemimpinan intensif di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Senin (13/4/2026).

Kebijakan ini digagas langsung oleh Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurut Rahmat, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kapasitas kepemimpinan dan manajerial mereka harus terus ditingkatkan.

“Melalui kegiatan ini, para kepala desa diharapkan mampu menunjukkan visi, misi, serta kontribusi nyata bagi kemajuan desa,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelatihan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk mendorong perubahan pola kerja aparatur desa agar tidak lagi berjalan monoton.

Dengan pendekatan pendidikan pamong praja di IPDN, para kades didorong keluar dari zona nyaman dan dibekali kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Bupati juga mengapresiasi pihak IPDN yang telah memberikan ruang bagi para kepala desa dari Tanah Laut untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang pemerintahan.

Sementara itu, Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si, menekankan bahwa tantangan di tingkat desa kini semakin kompleks, sehingga menuntut pemimpin yang profesional dan berintegritas tinggi.

“Kepala desa harus fokus, konsisten, dan siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” tegasnya.

Melalui retret ini, Pemkab Tanah Laut berharap lahir pemimpin desa yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing. (*)


(ina/satuhabar)




Lebih baru Lebih lama