![]() |
| Staf Ahli Gubernur (Sahli) Yuas Elko, menyampaikan pengarahannya dalam Rapat Koordinasi CSR yang digelar di Aula Manggatang Tarung, Dinas PUPR Kalteng, Kamis (16/4/2026). (Dok. MMCKalteng) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi CSR yang digelar di Aula Manggatang Tarung, Dinas PUPR Kalteng, Kamis (16/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur (Sahli) Yuas Elko dan menjadi tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Kalteng dengan para pimpinan perusahaan. Fokus pembahasan kali ini diarahkan pada wilayah timur, setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah barat dan tengah.
Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa telah dilakukan pembagian tanggung jawab penanganan sejumlah ruas jalan melalui skema CSR sebesar 2 persen dari keuntungan perusahaan. Program ini berlandaskan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021.
Yuas Elko menegaskan pentingnya peran perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
“Jalan merupakan infrastruktur vital yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemeliharaan harus dilakukan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen perusahaan yang telah terlibat aktif dalam program CSR tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis program akan diatur melalui forum yang telah dibentuk, serta akan dievaluasi secara berkala oleh Gubernur untuk memastikan efektivitasnya.
Yuas menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan melalui program ini difokuskan pada pemeliharaan jalan, bukan pembangunan baru. Bentuknya meliputi perbaikan kerusakan, penutupan lubang, hingga memastikan jalan tetap layak digunakan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, menyebutkan bahwa rapat ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya digelar di wilayah barat dan tengah.
Ia mengungkapkan, pada wilayah barat sejumlah perusahaan telah melakukan pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan Amin Jaya–Rantau Pulut secara swakelola dengan semangat gotong royong. Sedangkan di wilayah tengah, telah disepakati penanganan tujuh ruas jalan melalui kolaborasi perusahaan.
“Untuk wilayah timur, dalam pertemuan ini dibahas penanganan 10 ruas jalan beserta metode pelaksanaannya,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pelaksanaan dapat dilakukan secara swakelola, di mana perusahaan berkontribusi dalam bentuk material, alat berat, maupun dukungan lainnya, dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah dapat semakin baik dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
(dho/satuhabar)
