 |
| Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampus 1 BPSDMD Kalsel, Senin (13/4/2026). |
SATUHABAR.COM, KALSEL - BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) resmi membuka Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (13/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampus 1 BPSDMD Kalsel dan diikuti puluhan peserta dari berbagai perangkat daerah.
Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional.
Menurutnya, latar belakang pendidikan formal yang tinggi belum tentu menjamin kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Oleh sebab itu, pelatihan berbasis kompetensi seperti SPIP menjadi sangat penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan ASN tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas secara efektif dan profesional,” ujarnya.
Faried menjelaskan, SPIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem ini dirancang sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai.
Ia menambahkan, penerapan SPIP mencakup sejumlah aspek krusial, seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi program, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Dengan penerapan SPIP yang optimal, setiap perangkat daerah diharapkan mampu bekerja lebih terarah, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, SPIP juga mendapat penguatan dari peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang turut mengawal agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pelatihan ini diikuti oleh 30 ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dan akan berlangsung selama lima hari ke depan. Selain materi teori, peserta juga akan mendapatkan pembekalan praktis guna memperkuat pemahaman dalam implementasi pengendalian intern di instansi masing-masing.
Faried berharap, melalui kegiatan ini, kapasitas ASN di bidang pengendalian intern semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami optimistis, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan ini akan berdampak langsung pada kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
(yus/satuhabar)