 |
| Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, memimpin rapat koordinasi panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026, di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (4/5/2026). (Dok. Diskominfo SP Mura) |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PURUK CAHU - Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat panitia yang digelar di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (4/5/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, dan diikuti jajaran panitia pelaksana serta perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rahmanto Muhidin menegaskan bahwa MTQ Korpri bukan sekadar agenda perlombaan keagamaan, namun juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan sinergi antar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Menurutnya, kesiapan setiap bidang kepanitiaan harus diperhatikan secara maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
“Seluruh unsur panitia harus memastikan setiap kebutuhan kegiatan dipersiapkan secara matang. Koordinasi antarbidang juga perlu diperkuat agar pelaksanaan MTQ nantinya berlangsung lancar dan sukses,” kata Rahmanto.
Dalam rapat tersebut, panitia membahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan, mulai dari kesiapan lokasi acara, akomodasi peserta, konsumsi, perlengkapan kegiatan hingga susunan agenda pembukaan dan penutupan.
Selain itu, berbagai kendala dan kebutuhan yang masih perlu diselesaikan turut menjadi perhatian dalam pembahasan rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap seluruh panitia dapat bekerja secara optimal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQ VIII Korpri Tahun 2026.
Pelaksanaan MTQ Korpri sendiri diharapkan mampu menjadi momentum meningkatkan nilai-nilai religius sekaligus mempererat hubungan antarpegawai di lingkup pemerintahan daerah. (*)
(nash/satuhabar)