 |
| Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dari Fraksi PDIP. (Dok. harianjatim) |
SATUHABAR.COM, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan mengalami peningkatan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2026. Hingga akhir tahun, defisit diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal yang dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Dengan demikian, terdapat potensi pelebaran defisit sekitar Rp45,2 triliun atau naik 0,17 persen terhadap PDB dari target semula.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.
“Proyeksi defisit APBN 2026 Rp734,3 triliun atau 2,85 persen. Meskipun selisih hanya 0,17 persen, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal,” ujar Said saat menyampaikan Laporan Semester I APBN 2026 dalam rapat kerja Banggar DPR, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal agar pelebaran defisit tidak terus bertambah hingga penghujung tahun anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan investor serta menjaga kredibilitas kebijakan keuangan negara.
Dari sisi penerimaan, pemerintah memperkirakan pendapatan perpajakan sepanjang 2026 akan mencapai Rp2.631,4 triliun atau sekitar 97,6 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.693,7 triliun. Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru diproyeksikan melampaui target dengan realisasi mencapai Rp575,1 triliun atau sekitar 125 persen dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun.
Selain menyoroti defisit, Banggar DPR juga memberikan perhatian terhadap tingginya proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang diperkirakan mencapai Rp255,5 triliun hingga akhir tahun. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan realisasi Silpa tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp72,39 triliun.
Said menilai besarnya Silpa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan pembiayaan dan pengelolaan utang pemerintah. Terlebih, kondisi pasar saat ini masih diwarnai biaya pendanaan atau cost of fund yang relatif tinggi.
“Kita semua memahami pembiayaan utang ada harganya, apalagi cost of fund sedang tinggi. Ini akan menjadi beban pemerintah. Tingginya Silpa sekaligus menandakan perencanaan pembayaran utang dan investasi tentu perlu disempurnakan,” tegasnya.
Banggar DPR berharap pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara agar kondisi fiskal tetap terjaga. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, risiko pelebaran defisit dan beban utang di masa mendatang dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terpelihara. (*)
Sumber: Bisnis.com