 |
| Anggota Komisi III DPRD Murung Raya dari Fraksi Gerindra, Sutrisno, turun langsung mengawal serapan anggaran daerah lewat kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I, yang meliputi Kecamatan Murung dan Kecamatan Tanah Siang Selatan, Sabtu (4/7/2026). |
SATUHABAR.COM, KALTENG - PURUK CAHU — Persoalan klasik seperti sulitnya akses permodalan, distribusi pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran, hingga minimnya infrastruktur pascapanen masih menjadi ganjalan bagi ribuan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Murung Raya. Merespons kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Murung Raya dari Fraksi Gerindra, Sutrisno, turun langsung mengawal serapan anggaran daerah lewat kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I, yang meliputi Kecamatan Murung dan Kecamatan Tanah Siang Selatan.
Kegiatan yang berlangsung Sabtu (4/7/2026) ini digelar bukan sekadar seremoni belaka. Sebagai wakil rakyat yang berkecimpung erat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang perekonomian dan pertanian, Sutrisno menegaskan bahwa reses kali ini secara khusus diarahkan untuk memetakan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal.
"Kami punya tanggung jawab besar di bidang ekonomi dan pertanian. Reses ini bukan cuma mampir-mampir, tapi untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh akar rumput – mulai dari petani hingga pelaku UMKM di Dapil I," kata Sutrisno saat bertatap muka dengan perangkat daerah, kepala desa, kelompok tani, dan pengusaha lokal.
Dari hasil dialog mendalam bersama masyarakat di dua kecamatan tersebut, Komisi III berhasil merangkum empat isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah.
Pertama, menyangkut sektor pertanian, warga menyoroti ketepatan sasaran distribusi pupuk subsidi, pemerataan alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan sistem irigasi yang banyak mengalami kerusakan, serta penguatan pendampingan teknis bagi kelompok tani di lapangan.
Kedua, dari sisi pelaku usaha, kendala utama yang mengemuka adalah sulitnya mengakses permodalan, minimnya pemahaman manajemen bisnis, serta terbatasnya jaringan pemasaran yang membuat produk lokal kesulitan bersaing hingga ke pasar regional.
Ketiga, fluktuasi harga bahan pokok turut menjadi kekhawatiran besar masyarakat, sehingga diperlukan intervensi pasar yang tepat serta pembangunan lumbung pangan di tingkat desa guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
Keempat, kondisi jalan usaha tani yang rusak, jembatan yang tak lagi layak dilalui, serta minimnya akses air bersih dinilai turut memperbesar biaya distribusi hasil panen petani maupun produk UMKM setempat.
"Potensi pertanian dan UMKM di sini sangat besar. Cuma saja, butuh dukungan regulasi dan anggaran yang tepat agar potensi itu bisa terealisasi dan membuat petani serta masyarakat menjadi sejahtera," tegas Sutrisno.
Guna memastikan aspirasi masyarakat tak sekadar berhenti sebagai wacana, politikus asal Gerindra ini berkomitmen mengawal agar seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026, khususnya pada program prioritas OPD terkait.
"Kita tidak mau kebijakan hanya ada di meja birokrasi. Perlu reformasi pada skema pengawasan anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan bisa berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan," ujarnya.
Sutrisno menambahkan, sinergi yang solid antara DPRD Komisi III, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, sektor pertanian yang maju, serta kesejahteraan yang merata. (*)
(nash/satuhabar)