 |
| Beberapa pekerja mengangkut karung berisi jagung di gudang bulog. (Dok.detik.com) |
SATUHABAR.COM, JAKARTA – Pemerintah menyoroti rendahnya realisasi penyerapan jagung petani oleh Perum Bulog yang ditugaskan membentuk Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Hingga awal Juli 2026, volume jagung yang berhasil diserap masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa per 6 Juli 2026 serapan jagung baru mencapai sekitar 190 ribu ton atau 19 persen dari target 1 juta ton sepanjang tahun ini. Meski mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 101,8 ribu ton atau sekitar 10 persen dari target, capaian tersebut dinilai belum memuaskan.
Menurut Rachmat, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan jagung nasional. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan pembenahan agar target pembentukan cadangan jagung pemerintah dapat tercapai sesuai rencana.
Penugasan kepada Bulog tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026–2029. Dalam kebijakan itu, Kementerian PPN/Bappenas mendapat mandat memastikan pelaksanaannya berjalan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Melalui program tersebut, pemerintah menetapkan target pembelian 1 juta ton jagung dari petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung yang telah memasuki masa panen dengan kadar air 18 hingga 20 persen.
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian harga kepada petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi jagung nasional.
Jagung yang berhasil diserap nantinya akan menjadi Cadangan Jagung Pemerintah dan dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga harga pakan tetap terkendali sehingga berdampak pada stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat konsumen.
Melihat realisasi yang masih rendah, Bappenas mendorong percepatan penyerapan jagung melalui penguatan strategi pengadaan dan pemanfaatan cadangan pemerintah. Rachmat menegaskan bahwa keberhasilan mengelola komoditas jagung akan menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sektor pangan nasional.
Ia menilai perbaikan tata kelola, jaminan harga bagi petani, serta kepastian distribusi menjadi kunci agar target serapan dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. (*)
Sumber: finance.detik.com