 |
| Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor meminta pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan karhutla segera diproses. Sementara itu, BPBD Kotim masih berupaya mempertahankan operasional di lapangan meski sejumlah kebutuhan harus dibayarkan secara tertunda kepada penyedia. |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera dilakukan. Anggaran tersebut dinilai penting untuk menunjang operasional penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikan Halikinnor saat meninjau penanganan karhutla dan berdiskusi dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Selasa (18/8/2026).
Halikinnor mengatakan anggaran sekitar Rp5 miliar yang tersedia untuk penanganan bencana belum terserap. Karena itu, pemerintah daerah akan segera membahas kondisi tersebut agar dukungan anggaran dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Dana yang ada saja Rp5 miliar belum terserap. Makanya saya cek tadi,” ujar Halikinnor.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung operasional petugas, terlebih kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan intensif.
Halikinnor mengatakan pemerintah daerah akan melihat terlebih dahulu apakah anggaran yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan penanganan hingga September atau Oktober. Jika masih mencukupi, penambahan anggaran belum diperlukan.
Namun, apabila kondisi semakin darurat dan kebutuhan meningkat, pemerintah daerah akan mempertimbangkan penambahan anggaran.
“Kalau memang kondisinya darurat, ya kita tambah,” tegasnya.
Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Kotim juga akan meminta dukungan kepada BNPB pusat, khususnya berupa peralatan dan kebutuhan lain untuk memperkuat penanganan karhutla.
Sementara itu, Kepala BPBD Kotim Multazam mengatakan belum cairnya BTT menjadi tantangan tersendiri bagi operasional di lapangan. Meski demikian, BPBD masih berupaya menjaga kegiatan tetap berjalan dengan menunda pembayaran kepada sejumlah penyedia.
“Sementara kami ini masih bisa pinjam berhutang dengan penyedia,” ungkap Multazam.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan operasional dibayarkan secara berkala kepada penyedia. Namun, saat ini sudah terdapat sejumlah tagihan yang perlu diselesaikan.
“Kami minta tolong untuk delay dulu sebentar, kami sambil mengurus dan meminta bantu,” katanya.
Multazam menambahkan, perbaikan kendaraan operasional dalam skala kecil masih menggunakan anggaran operasional yang tersedia. Sebagian anggaran juga digunakan untuk mendukung perbaikan kendaraan yang diperlukan dalam penanganan karhutla.
Ia berharap proses pencairan BTT dapat segera dilakukan sehingga BPBD memiliki dukungan anggaran yang lebih kuat untuk menghadapi potensi peningkatan karhutla selama puncak musim kemarau.(*)
(sal/satuhabar)