 |
| Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha |
SATUHABAR.COM, KALTENG - Kotawaringin Timur - Persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya di tiga desa yang berada di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I. Hingga kini, wilayah tersebut belum terjangkau jaringan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, mengatakan tiga desa yang dimaksud yakni Desa Bapanggang Raya, Bapeang dan Eka Bahurui. Ketiganya berada di wilayah yang masih masuk kawasan perkotaan, namun belum mendapatkan akses jaringan air bersih dari PDAM.
“Di Dapil I sendiri ini terdiri dari lima kelurahan dan enam desa. Salah satu, ada tiga desa yang saat ini belum terjamah oleh air bersih, belum ada masuk dari pihak PDAM,” ujar Angga.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi semakin penting di tengah situasi kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman ketika terjadi kebakaran.
Karena itu, Angga mendorong pemerintah desa untuk segera mengajukan permohonan pembangunan sumur bor. Fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung penanganan karhutla di wilayah desa.
“Kita mendorong dan menyarankan kepada pemerintahan desa untuk segera bersurat agar bisa membuat sumur bor. Ini untuk kepentingan air bersih masyarakat yang ada di desa dan juga untuk kepentingan karhutla, yang sebagaimana kita saat ini krisis air untuk memadamkan api,” katanya.
Selain solusi jangka pendek, DPRD Kotim juga mendorong pemerintah daerah agar memperluas akses jaringan air bersih ke tiga desa tersebut. Angga mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah melalui pembahasan bersama pihak eksekutif.
“Kita beberapa kali ada kegiatan, kita merapatkan kepada pihak eksekutif. Kita selalu mengusulkan untuk ketiga desa tersebut terjamah air bersih,” ujarnya.
Menurut Angga, akses air bersih juga berkaitan dengan upaya pencegahan stunting. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai dinilai penting untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat.
“Kita juga sudah bermohon kepada pemerintah daerah agar untuk pemasangan sanitasi atau irigasi bisa segera dilaksanakan untuk tiga desa tersebut. Karena ini juga untuk kepentingan stunting, sebagaimana salah satu faktor utama yang mempengaruhi stunting adalah air bersih,” katanya.
Selama belum tersedia jaringan PDAM, kebutuhan air masyarakat di tiga desa tersebut masih mengandalkan bantuan. Angga menyebut distribusi air bersih pernah dilakukan, sementara pemerintah daerah juga pernah membantu menyediakan tandon air yang kemudian diisi untuk memenuhi kebutuhan warga.
Namun, dalam pelaksanaannya, kapasitas tandon tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
“Kemarin saat ini masih menggunakan bantuan juga. Ada beberapa di sana dikirimkan air dan kami kemarin pernah membuat tandon. Tandon itu juga diisi oleh pemerintah daerah. Namun setelah berjalannya waktu, saat implementasinya ternyata tandon air tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat yang ada di sana,” jelasnya.
Oleh sebab itu, DPRD Kotim mendorong agar jaringan PDAM dapat segera masuk ke Desa Bapanggang Raya, Bapeang dan Eka Bahurui. Dengan demikian, kebutuhan air bersih masyarakat di tiga desa tersebut diharapkan dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan.
“Kita menginginkan adanya PDAM masuk di sana sehingga semua masyarakat itu merata mendapatkan air bersih,” pungkas Angga.(*)
(sal/satuhabar)